MERANGIN NEWSLAN.ID. PROKLAMASI = AKTE LAHIR BANGSA, BUKAN SEKADAR SEREMONI 17 AGUSTUS
Saatnya Tagih Janji Kemerdekaan: Kembalikan Amanat ke Rakyat
SAUDARA-SAUDARA SEBANGSA SETANAH AIR!
80 TAHUN KITA MERDEKA!
TAPI MERDEKA BUAT SIAPA? PROKLAMASI ITU AKTE LAHIR BANGSA INDONESIA.
TANPA 17 AGUSTUS 1945, TIDAK ADA INDONESIA.
TAPI 80 TAHUN DIBIARKAN.
TIDAK PERNAH DILETAKKAN. TIDAK PERNAH DILAKSANAKAN.
YANG ADA HANYA PEJABAT REBUTAN KURSI.
REBUTAN PROYEK. REBUTAN KEKUASAAN.
UNTUK DIRI SENDIRI. UNTUK GOLONGAN SENDIRI.
RAKYAT?
RAKYAT TETAP MENDERITA.
HARGA NAIK. KERJA SUSAH. KEADILAN MAHAL.
ITU FAKTA. TIDAK BISA DIBANTAH.
80 TAHUN MERDEKA
Proklamasi = Akte Lahir Bangsa Indonesia.
Faktanya: tidak diletakkan, dibuang, tidak diakui.
Hanya diproklamirkan tiap 17 Agustus. Setelah itu selesai.
Pejabat sibuk bagi kursi, bagi proyek, bagi kekuasaan.
Rakyat? Tetap bagi penderitaan.
Harga kebutuhan pokok semua naik. BBM naik. Listrik naik.
Dan lain lainnya pada naik. Bahkan diperas.
PROKLAMASI HARUS DIJALANKAN. DILETAKKAN.
Tidak ada Indonesia tanpa Proklamasi.
Tapi 80 tahun merdeka, Proklamasi dijadikan alat, bukan amanat.
Yang kaya makin kaya.
Yang kuasa makin kuasa.
Yang menderita? Tetap rakyat.
FAKTA PAHIT KEMERDEKAAN
Saatnya rakyat tagih janji 17 Agustus 1945.
CUKUP! KEMBALIKAN PROKLAMASI KE RAKYAT.
JALANKAN AMANAT PENDERITAAN RAKYAT.
MERDEKA BUKAN BUAT PEJABAT. MERDEKA BUAT KITA SEMUA.
SALAM PROKLAMASI!
PROKLAMASI = AKTE LAHIR BANGSA
80 TAHUN DIKHIANATI PEJABAT!
Proklamasi diletakkan.
Dilaksanakan.
JALANKAN AMANAT RAKYAT.
Salam Cerdas.
SALAM PROKLAMASI.
MERDEKA ABADI.
---
Penulis: Sukarlan
Warga Negara Indonesia yang menolak lupa sejarah
Redaksi Newslan.id
Opini adalah hak warga negara. Proklamasi adalah hak seluruh rakyat. Jika 80 tahun hanya jadi tontonan upacara, maka tugas kita mengingatkan: kemerdekaan tanpa keadilan adalah dusta. Tagih terus sampai pejabat ingat siapa yang mereka wakili.
#NewslanID #Opini #80TahunMerdeka #Proklamasi #AmanatRakyat #Sukarlan
Catatan: Isi opini sepenuhnya tanggung jawab penulis. Newslan.id membuka ruang jawab untuk pemerintah, DPR, dan seluruh pemangku kebijakan.
