"MBG sesungguhnya sedang mengejar target apa? jumlah distribusi yang besar atau anggaran yang besar"
Jakarta Newslan.id .Semula Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diwacanakan sebagai program makan gratis bagi anak sekolah. Dalam berbagai pidato politik, pemberitaan media, simulasi lapangan, hingga uji coba yang dilakukan sebelum dan sesudah Pemilu 2024, wajah program ini hampir selalu sama: siswa duduk di ruang kelas, menerima kotak makanan, lalu menyantapnya bersama teman-teman mereka. Publik pun memahami bahwa program tersebut merupakan intervensi negara untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik sekaligus mendukung proses belajar di sekolah.
Namun belakangan arah itu tampak berubah. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menyatakan bahwa MBG sejak awal bukanlah program yang didesain khusus untuk pelajar. Menurutnya, sasaran utama program justru ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dalam periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pernyataan ini memunculkan pertanyaan yang sulit dihindari: jika demikian, mengapa selama ini publik justru mengenal MBG sebagai program makan gratis untuk siswa sekolah?
Pernyataan Sony Sonjaya sesungguhnya membuka ruang evaluasi yang lebih luas terhadap desain dan arah kebijakan MBG. Sebab kebijakan publik yang baik tidak hanya membutuhkan anggaran besar, tetapi juga tujuan yang jelas, sasaran yang terukur, dan komunikasi yang konsisten.
Dalam ilmu kebijakan publik, perubahan penjelasan mengenai tujuan program sering kali menjadi indikator adanya masalah pada tahap perencanaan atau implementasi. Ketika pemerintah merasa perlu "meluruskan" persepsi publik, pertanyaan yang muncul bukan hanya apakah publik salah memahami program tersebut, melainkan mengapa kesalahpahaman itu dapat terbentuk secara luas.
Sulit untuk menyalahkan masyarakat atas persepsi bahwa MBG adalah program makan gratis bagi siswa sekolah. Hampir seluruh simbol publik yang melekat pada program tersebut menunjukkan arah yang sama. Mulai dari simulasi di sekolah, pemberitaan media, kunjungan pejabat negara, hingga materi kampanye politik yang memperkenalkan program itu kepada masyarakat.
Jika sekarang pemerintah menyatakan bahwa prioritas utama sesungguhnya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, maka publik berhak mempertanyakan mengapa narasi tersebut tidak menjadi wajah utama program sejak awal.
Persoalan berikutnya adalah soal basis data. Ketika sasaran program diperluas hingga mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, muncul kebutuhan akan data yang jauh lebih kompleks dibandingkan data siswa sekolah.
Jumlah siswa relatif stabil dan terdokumentasi melalui sistem pendidikan nasional. Sebaliknya, jumlah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita merupakan populasi yang terus berubah dari waktu ke waktu. Ada kehamilan baru, kelahiran baru, perpindahan penduduk, hingga perubahan kondisi kesehatan yang berlangsung setiap hari.
Karena itu muncul pertanyaan yang sangat mendasar: apakah pemerintah telah memiliki basis data yang cukup akurat untuk menentukan siapa yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi melalui MBG?
Pertanyaan ini menjadi penting karena tidak semua ibu hamil mengalami kekurangan gizi. Tidak semua ibu menyusui membutuhkan bantuan makanan dari negara. Tidak semua balita mengalami stunting atau masalah nutrisi yang memerlukan intervensi khusus.
Dalam perspektif kebijakan sosial modern, bantuan publik idealnya diberikan berdasarkan kebutuhan yang dapat diukur, bukan semata-mata berdasarkan kategori administratif. Menjadi ibu hamil tidak otomatis berarti mengalami masalah gizi. Menjadi balita tidak otomatis berarti membutuhkan bantuan makanan dari negara.
Di titik inilah muncul kekhawatiran bahwa perluasan sasaran MBG berpotensi bergeser dari pendekatan berbasis kebutuhan menuju pendekatan berbasis populasi.
Apabila seluruh ibu hamil, ibu menyusui, dan balita diperlakukan sebagai target program, maka negara sesungguhnya sedang membangun skema intervensi yang sangat besar dan sangat mahal.
Pertanyaan fiskalnya sederhana. Apakah setiap rupiah yang dikeluarkan akan menghasilkan manfaat yang sebanding? Ataukah sebagian anggaran justru mengalir kepada kelompok yang sesungguhnya tidak membutuhkan intervensi tersebut?
Masalah lain yang tidak kalah penting adalah penerimaan masyarakat terhadap program itu sendiri.
Dalam berbagai kasus, kebijakan publik sering gagal bukan karena niatnya buruk, melainkan karena asumsi bahwa masyarakat pasti menerima apa yang dianggap baik oleh pemerintah.
Asumsi semacam itu tidak selalu benar. Dalam kasus MBG, pemerintah tampaknya berangkat dari anggapan bahwa seluruh kelompok sasaran akan menyambut program tersebut dengan antusias.
Padahal pengalaman di lapangan menunjukkan realitas yang lebih kompleks. Berbagai laporan mengenai makanan yang tidak habis dikonsumsi siswa menunjukkan bahwa preferensi penerima tidak selalu sejalan dengan desain program yang dibuat pemerintah.
Lebih dari itu, sejumlah kasus keracunan makanan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG telah membentuk memori kolektif di masyarakat. Terlepas dari jumlah kasus dibandingkan total penerima program, fakta bahwa kasus-kasus tersebut berulang kali muncul telah menciptakan persepsi risiko yang nyata.
Dalam ilmu perilaku publik, persepsi sering kali memiliki pengaruh yang sama besarnya dengan fakta objektif. Ketika masyarakat berulang kali mendengar berita keracunan makanan, muncul kewaspadaan yang tidak dapat begitu saja dihapus melalui konferensi pers atau siaran resmi pemerintah.
Karena itu menjadi tidak tepat apabila pemerintah menganggap seluruh ibu hamil, ibu menyusui, dan orang tua balita otomatis bersedia menjadi penerima MBG tanpa mempertimbangkan faktor kepercayaan, pengalaman, dan preferensi mereka.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah apabila perluasan sasaran ini dilakukan sebelum tersedia evaluasi yang komprehensif mengenai efektivitas program yang sudah berjalan.
Publik hingga kini lebih sering disuguhi angka jumlah penerima, jumlah dapur umum, jumlah sekolah, atau jumlah porsi makanan yang dibagikan. Yang masih jarang dipublikasikan secara rinci adalah indikator dampaknya. Berapa persen stunting berhasil diturunkan? Berapa persen anemia ibu hamil berhasil dicegah? Berapa peningkatan status gizi yang dapat dikaitkan secara langsung dengan MBG?
Tanpa jawaban yang memadai atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, perluasan program berisiko berubah menjadi ekspansi birokrasi yang mahal namun sulit diukur efektivitasnya.
Sesungguhnya persoalan utama MBG mungkin bukan terletak pada niat baik program itu. Tidak ada yang menolak tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Persoalannya adalah apakah negara benar-benar mengetahui secara tepat siapa yang membutuhkan bantuan, berapa jumlahnya, bagaimana preferensinya, dan sejauh mana intervensi tersebut efektif.
Ketika tujuan program terus berubah dalam penjelasan, sasaran terus bertambah, kebutuhan anggaran terus membesar, sementara ukuran keberhasilan masih belum terang benderang, publik wajar bertanya: apakah MBG sedang berkembang menjadi program yang semakin matang, atau justru sedang bergerak tanpa arah yang benar-benar jelas?
Pada akhirnya, rakyat berhak memperoleh jawaban yang jujur dan berbasis data: MBG sesungguhnya sedang mengejar target apa? Apakah memperbaiki status gizi masyarakat yang benar-benar membutuhkan intervensi, atau sekadar memperbesar jumlah penerima dan piring makanan yang harus dibagikan setiap hari? Sebab dalam kebijakan publik, keberhasilan tidak diukur dari banyaknya makanan yang keluar dari dapur, melainkan dari manfaat yang nyata bagi penerimanya. Ketika sasaran terus melebar, anggaran terus membengkak, dan narasi program terus berubah, pertanyaan yang tak bisa dihindari adalah: apakah MBG sedang mengejar peningkatan kualitas gizi rakyat, atau justru sedang mengejar target penyerapan anggaran negara yang semakin besar dari tahun ke tahun?
Di situlah letak persoalan yang sesungguhnya. Sebuah program nasional tidak cukup hanya bergizi. Ia juga harus memiliki konsep yang sehat, data yang kuat, dan arah kebijakan yang konsisten. Tanpa itu, MBG berisiko menjadi singkatan yang ironis: Makan Bergizi Gratis, tetapi arah kebijakannya sendiri masih kekurangan gizi perencanaan.
Penulis : Rudi Sinaba
