JAKARTA NEWSLAN.ID — Enam dekade lalu, Sukarno melempar peringatan yang terdengar seperti ramalan kelam. Dari atas podium Amanat Hari Pahlawan 1961, Sang Proklamator menegaskan bahwa musuh terbesar generasi mendatang bukan lagi serdadu asing berkulit putih, melainkan saudara sebangsa sendiri.
Hari ini, ucapan itu mewujud nyata di ruang-ruang kekuasaan.
Di tengah impitan ekonomi dan melambungnya harga kebutuhan pokok, publik dihadapkan pada kontras yang menampar: pamer gaya hidup hedonis oknum pejabat, deretan kasus korupsi yang tak kunjung usai, hingga sederet kebijakan publik yang disahkan secara terburu-buru tanpa menampung aspirasi rakyat kecil. Baju "penjajahan" kini tidak lagi berwujud meriam atau tank, melainkan stempel dinas, kewenangan regulasi, dan pasal-pasal hukum yang tebang pilih.
Temuan di lapangan menunjukkan pola yang konsisten dalam praktiknya. Penindasan bentuk baru ini tidak lagi menggunakan kekerasan fisik secara terbuka, melainkan melalui tiga manipulasi sistemik:
Ekstraksi Sumber Daya: Kebijakan tata ruang dan izin usaha yang masif menguntungkan segelintir oligarki, sementara masyarakat adat dan petani lokal tergusur dari tanah mereka sendiri.
Komersialisasi Layan Publik: Sektor krusial seperti pendidikan dan kesehatan yang seharusnya menjadi hak dasar rakyat, perlahan diubah menjadi komoditas bisnis yang mencekik.
Kriminalisasi Oposisi dan Kritik: Penggunaan regulasi ambigu untuk membungkam aktivis, wartawan, dan warga biasa yang menyuarakan ketidakadilan.
"Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." . Ir. Soekarno (10 November 1961)
Analisis terhadap berbagai laporan lembaga pengawas anggaran menunjukkan akumulasi kekayaan oknum pejabat yang melonjak tajam secara tidak wajar saat menjabat. Kesenjangan ini mempertegas jurang antara mereka yang membuat aturan dengan rakyat yang menanggung akibatnya.
Ketika kekuasaan tidak lagi dijalankan sebagai amanat untuk mengayomi, melainkan sarana memperkaya diri dan kelompok, istilah "menjajah bangsa sendiri" bukan lagi sekadar retorika sejarah. Ini adalah realitas pahit yang dirasakan harian oleh masyarakat sipil.
Tanpa adanya pembersihan total di tubuh birokrasi, penegakan hukum tanpa kompromi, serta keberanian publik untuk terus membongkar praktik penyalahgunaan wewenang, kutipan Bung Karno akan tetap menjadi vonis kelam bagi perjalanan bangsa ini.
Redaksi
