JAMBI, NEWSLAN.id – Sengkarut kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Provinsi Jambi kian hari kian memanas. Menanggapi jeritan masyarakat yang harus rela mengantre belasan jam di berbagai SPBU, Gubernur Jambi Al Haris akhirnya angkat bicara.
Namun, alih-alih meredam suasana, pernyataan sang Gubernur yang menuding keterlambatan distribusi dari Jakarta dan adanya dugaan penimbunan oleh oknum nakal justru memantik reaksi keras dari publik. Banyak pihak menilai statemen tersebut tak ubahnya sebuah "sinetron" politik untuk cuci tangan dan mengalihkan isu dari akar masalah yang sebenarnya.
Saat dikonfirmasi awak media pada Rabu (1/7/2026), Al Haris dengan nada tegas menyatakan telah berkomunikasi dengan pihak Pertamina terkait mandeknya pasokan solar di wilayah Bumi Pucuk Jambi Sembilan Lurah.
“Distribusi dari Jakarta memang sedang sulit. Itu yang menyebabkan antrean seperti sekarang,” ujar Al Haris di hadapan wartawan.
Tak hanya menyalahkan pasokan pusat, mantan Bupati Merangin dua periode ini juga melempar bola panas terkait adanya indikasi penimbunan di tingkat bawah. Ia bahkan mengancam akan mencabut izin operasional SPBU yang terbukti bermain mata dengan para pelangsir.
“Kita tidak menuduh, tetapi ada kemungkinan terjadi penimbunan. Kalau terbukti ada pelangsiran atau penimbunan, cabut saja izinnya! Jangan sampai masyarakat terus dirugikan,” cetus Al Haris meradang.
Publik Menolak Lupa: Pengalihan Isu Konflik Kepentingan Truk Batubara?
Pernyataan "pura-pura tidak tahu" sang Gubernur ini langsung mendapat sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat Jambi. Tudingan Al Haris yang menyasar pasokan Jakarta dianggap sebagai narasi usang yang sengaja dipanggung demi menggeser telunjuk publik dari dosa besar penegakan hukum di daerah.
Sudah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat Jambi, bahwa penyebab utama jebolnya kuota solar subsidi di daerah ini adalah menjamurnya ribuan truk angkutan batubara yang saban hari melintasi jalan nasional. Berdasarkan regulasi, armada komersial raksasa tersebut dilarang keras menenggak solar subsidi yang menjadi hak masyarakat kecil.
Kritik pedas pun mengalir. Al Haris dituding sengaja membangun opini publik untuk menutupi fakta lapangan bahwa pengawasan terhadap truk-truk korporasi batubara—yang diduga kuat di dalamnya juga mengalir kepentingan bisnis segelintir elite penguasa—sangatlah mandul.
"Ini murni pengalihan isu. Gubernur berkoar-koar mau cabut izin SPBU dan membentuk Satgas, tapi mata jalannya seolah buta melihat ribuan truk batubara bebas mengantre Bio Solar di depan mata setiap hari. Menyalahkan Jakarta adalah cara paling aman untuk menyelamatkan muka bisnis logistik batubara lokal," ungkap salah seorang warga yang ditemui NEWSLAN.id saat mengantre di salah satu SPBU di lingkar luar Kota Jambi.
Kini publik Jambi menanti, apakah ancaman gertak sambal Gubernur Al Haris untuk mencabut izin SPBU nakal benar-benar akan dibuktikan, ataukah ini hanya sekadar naskah drama pemadam kebakaran untuk meredam tensi kemarahan rakyat yang sudah lelah "tidur" di SPBU demi seliter solar. (Red/NEWSLAN.id)
