Semarang Newslan.id. Pengembangan layanan kereta api penumpang di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan terus bergerak dinamis, memadukan potensi konektivitas regional dengan kompleksitas tantangan infrastruktur jalur tunggal (single track) .
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan mengelola jalur kereta api sepanjang 881,45 km, di mana 456,45 km (51,8%) merupakan jalur aktif dan 425 km (48,2%) merupakan jalur nonaktif. Di sepanjang jalur ini, terdapat 640 pelintasan sebidang yang terdiri dari 160 pelintasan dijaga (25%) dan 480 pelintasan tidak dijaga (75%). Konektivitas wilayah ini didukung oleh 46 stasiun aktif (penumpang dan barang), 20 stasiun nonaktif, serta rencana pengembangan dua stasiun baru di lintas Medan–Binjai, yakni Sunggal dan Helvetia. Wilayah operasional ini juga mencakup lintas Lhokseumawe–Bireuen di Provinsi Aceh sepanjang 29,4 km yang menggunakan rel dengan lebar 1.435 mm.
Layanan KA penumpang
Total frekuensi layanan KA penumpang di wilayah kerja ini mencapai 64 perjalanan per hari, terdiri atas 6 perjalanan KA komersial dan 58 perjalanan KA penugasan. Mobilitas harian ini ditopang oleh 7 armada pelayanan dengan rincian kategori, satu layanan komersial melalui KA Sribilah Utama, lima layanan penugasan berbasis subsidi PSO yang mencakup KA Putri Deli, KA Siantar Ekspres, KA Datuk Blambangan, KA Srilelawangsa, serta KA Srilelawangsa Bandara; dan satu layanan penugasan jalur perintis melalui KA Cut Meutia.
Layanan kereta api penumpang di wilayah ini dilayani oleh beberapa KA dengan karakteristik operasional yang beragam. KA Putri Deli melayani lintas Medan–Tanjung Balai sepanjang 174,4 km dengan waktu tempuh 4 jam 20 menit. Lintas ini beroperasi sebanyak 6 kali sehari dengan tarif Rp27.000. Untuk lintas Medan–Pematang Siantar sepanjang 129 km, dilayani oleh KA Siantar Ekspres dengan waktu tempuh 2 jam 53 menit dan frekuensi 4 perjalanan sehari bertarif Rp 22.000. Selanjutnya, KA Datuk Blambangan menghubungkan Tebing Tinggi–Lalang sepanjang 35,6 km dengan lama perjalanan 56 menit, beroperasi 4 kali sehari dengan tarif Rp 5.000.
Pada rute yang lebih pendek, KA Srilelawangsa melayani lintas Medan–Binjai–Kuala Bingai (34,93 km) dengan waktu tempuh berkisar antara 22 hingga 47 menit. Rute padat ini dilayani 20 kali sehari dengan tarif Rp 5.000 hingga Rp 7.000. Hubungan ke bandara diakomodasi oleh KA Srilelawangsa Bandara pada lintas Medan–Araskabu–Kualanamu (27,43 km) dengan waktu tempuh 42 menit dan frekuensi tinggi sebanyak 24 perjalanan sehari (tarif Rp 5.000–Rp 50.000). Terakhir, untuk wilayah Aceh, KA Cut Meutia melayani lintas Muarasatu–Kutablang sepanjang 29,45 km dengan waktu tempuh 1 jam 21 menit dan frekuensi 8 perjalanan sehari bertarif Rp 2.000. Namun, akibat kerusakan prasarana yang disebabkan oleh bencana alam hidrometeorologi, operasional KA Cut Meutia telah dihentikan sementara sejak Desember 2025.
KA Datuk Belambangan, salah satu wujud jalur perintis kereta api lokal untuk memfasilitasi pergerakan penumpang masyarakat dari wilayah Tebing Tinggi menuju kawasan dekat pelabuhan/industri Kuala Tanjung (Stasiun Lalang, Kab. Batu Bara).
KA Siantar Ekspres menjadi primadona konektivitas regional yang mengintegrasikan kota Medan, Tebing Tinggi, dan Pematang Siantar serta tiga kabupaten (Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai, dan Kab. Simalungun). Selain untuk mobilitas pelaju dan niaga lokal, kereta ini menjadi andalan transportasi andal dan murah bagi wisatawan yang hendak meneruskan perjalanan darat menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.
KA Putri Deli, Kereta api ini merupakan rute dengan volume okupansi penumpang kelas ekonomi yang sangat tinggi di Sumatera Utara. KA Putri Deli menguasai hampir separuh pasar angkutan penumpang berbasis rel di Sumut karena diandalkan oleh pekerja, pelajar, dan pedagang lintas kabupaten dari pesisir timur (Asahan/Tanjungbalai) menuju ibu kota provinsi.
Kebijakan penambahan 24 perjalanan per hari untuk KA PSO Srilelawangsa Bandara pada tahun 2025 secara signifikan meningkatkan keterjangkauan tarif bagi masyarakat. Tarif yang semula berkisar antara Rp 80.000–Rp 100.000 terpangkas menjadi Rp 5.000 untuk rute Medan–Araskabu dan Rp 40.000–Rp 50.000 untuk rute menuju Bandara Kualanamu. Penurunan tarif yang drastis ini berdampak langsung pada lonjakan animo dan pergeseran minat masyarakat dalam memanfaatkan layanan KA Srilelawangsa Bandara sebagai moda transportasi utama.
Sepanjang periode Januari hingga Mei tahun 2026, total volume penumpang kereta api di wilayah ini tercatat mencapai 2.265.806 orang. Jumlah tersebut didominasi oleh penumpang angkutan Perkotaan sebanyak 1.378.961 orang (60,9%), sementara penumpang angkutan Antar-Kota berkontribusi sebanyak 886.845 orang (39,1%).
Rata-rata penumpang harian pada tahun 2026 tercatat sebesar 15.005 orang, atau mengalami penurunan sebesar 11,84% dibandingkan dengan tahun 2025. Jika dibedah per segmen, rata-rata penumpang antar kota justru mengalami pertumbuhan sebesar 7,57% menjadi 5.873 orang per hari. Sebaliknya, penurunan signifikan terjadi pada segmen penumpang perkotaan yang merosot hingga 21,01% menjadi 9.132 orang per hari. Penurunan performa pada sektor komuter ini dipicu oleh meluasnya penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH), yang secara langsung membatasi mobilitas harian penumpang kereta api perkotaan.
Tantangan dan kendala
Tantangan dan kendala operasional KA Penumpang di wilayah Sumatera Utara (Divre I Sumut) memiliki karakteristik yang spesifik, terutama jika dikaitkan dengan dinamika wilayah perkotaan Medan yang semakin padat dan ketergantungan masyarakat pada moda transportasi lain.
Tantangan terbesar KA Penumpang di Sumatera Utara saat ini adalah menyeimbangkan kapasitas infrastruktur (yang masih single track) dengan tuntutan frekuensi layanan yang tinggi. Selain itu, modernisasi operasional khususnya pada aspek keselamatan di pelintasan sebidang dan mitigasi bencana menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat agar kembali menjadikan kereta api sebagai moda transportasi pilihan utama setelah sempat menurun akibat perubahan pola kerja pasca-pandemi.
Pertama, masalah keselamatan pada pelintasan sebidang . Dominasi pelintasan tidak dijaga sebanyak 75% dari total 640 pelintasan sebidang yang tidak dijaga, risiko kecelakaan sangat tinggi. Hal ini memaksa masinis untuk melakukan pengereman darurat atau mengurangi kecepatan (speed restriction) di banyak titik, yang secara langsung mengganggu ketepatan waktu tempuh perjalanan kereta api.
Disamping itu, perilaku pengguna jalan, tingginya volume lalu lintas di kota besar seperti Medan membuat kepatuhan pengguna jalan di pelintasan sebidang masih rendah, yang sering kali memicu hambatan operasional dan gangguan jadwal.
Kedua, kesenjangan infrastruktur. Kapasitas lintas single track , sebagian besar jalur masih berupa jalur tunggal ( single track ). Ketika ada penambahan frekuensi perjalanan yang signifikan, terutama untuk KA PSO seperti KA Srilelawangsa yang frekuensinya mencapai 24 perjalanan/hari untuk rute Bandara Kualanamu, pengaturan persilangan dan penyusulan antar kereta menjadi sangat rumit.
Ada risiko keterlambatan kumulatif, karena sistem jalur tunggal, satu gangguan kecil pada satu rangkaian kereta (misalnya masalah teknis atau gangguan di pelintasan) akan menyebabkan efek domino atau keterlambatan berantai pada rangkaian kereta lainnya di lintas yang sama.
Ketiga, dampak kebijakan perubahan pola kerja (WFH) . Data menunjukkan penurunan signifikan pada penumpang perkotaan (turun 21,01% pada 2026). Kebijakan Work From Home (WFH) yang masih diterapkan oleh berbagai instansi dan perusahaan di Medan mengubah pola mobilitas masyarakat. Ketergantungan pada kereta api komuter menurun karena masyarakat lebih memilih beraktivitas dari rumah atau menggunakan moda transportasi berbasis aplikasi (ride-hailing) yang dianggap lebih door-to-door.
Keempat, keterbatasan jaringan yang belum menjangkau seluruh wilayah . Layanan penumpang masih terkonsentrasi pada koridor utama. Banyak wilayah pertumbuhan baru di sekitar Medan atau daerah penyangga lainnya yang belum terakomodasi oleh jaringan rel, sehingga kereta api belum bisa menjadi tulang punggung utama mobilitas seluruh warga Sumatera Utara.
Kelima, ketahanan infrastruktur terhadap Bencana Hidrometeorologi . Pengalaman dari terhentinya operasional KA Cut Meutia akibat kerusakan prasarana menunjukkan bahwa infrastruktur perkeretaapian di wilayah ini rentan terhadap bencana. Jika bencana terjadi di koridor utama, maka dampaknya langsung melumpuhkan mobilitas penumpang dalam jumlah besar secara mendadak.
Keenam, kompetisi dengan moda transportasi lain . Untuk jarak menengah (seperti Medan–Tanjung Balai atau Medan–Siantar), kereta api sering kali harus bersaing dengan bus AKDP atau travel pribadi yang memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam menentukan titik naik-turun penumpang. Meski tarif PSO sangat membantu (seperti pada KA Srilelawangsa Bandara), tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara subsidi pemerintah dengan efisiensi operasional agar tetap menarik bagi masyarakat dibandingkan moda transportasi pribadi yang semakin terjangkau.
Catatan penutup
Masa depan angkutan penumpang kereta api di Sumatera Utara sangat bergantung pada transformasi prasarana yang adaptif. Guna mengoptimalkan stimulus tarif subsidi (PSO) dan memulihkan volume penumpang perkotaan yang terdampak perubahan pola kerja, penyelesaian kesenjangan infrastruktur jalur tunggal (single track), peningkatan keandalan dari ancaman bencana hidrometeorologi, serta sterilisasi pelintasan sebidang harus menjadi prioritas mutlak demi menjamin keselamatan dan ketepatan waktu pelayanan.
*Djoko Setijowarno* , Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
