Newslan.id Jakarta. Ada sesuatu yang menarik dari pidato Presiden Prabowo Subianto pada Muktamar NU ke-35.
Di hadapan warga Nahdlatul Ulama, Presiden menyampaikan keyakinannya bahwa warga NU dapat hidup layak, mampu mengelola kekayaan negara, dan memperoleh akses pinjaman lunak. Ia juga memuji Muktamar NU yang berlangsung sukses dan damai.
Kalimatnya terdengar sederhana. Tetapi karena yang mengucapkannya adalah Presiden Republik Indonesia, kalimat sederhana bisa berubah menjadi ekspektasi yang luar biasa.
Sebab rakyat biasanya punya ingatan yang sangat sederhana: kalau Presiden sudah bicara, berarti ada sesuatu yang akan datang.
----------------------------------
Hidup layak tentu bukan hadiah untuk warga NU.
Itu hak setiap warga negara.
Karena itu, ketika Presiden berbicara tentang kehidupan layak, semestinya pesan tersebut berlaku universal: negara harus menciptakan kesempatan agar seluruh rakyat dapat bekerja, berusaha, memperoleh pendidikan, mendapatkan penghasilan yang layak, dan hidup bermartabat.
Tetapi kalimat berikutnya mulai menarik perhatian: warga NU disebut dapat mengelola kekayaan negara.
Pertanyaannya sederhana:
Sejak kapan NU menjadi pemerintah?
NU adalah organisasi kemasyarakatan, bukan lembaga negara. Kalau maksud Presiden adalah membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat melalui kebijakan tertentu, tentu itu dapat dibicarakan. Tetapi negara harus menjelaskan mekanismenya secara terang.
Sebab kekayaan negara bukan hadiah politik kepada kelompok tertentu.
Ia adalah kekayaan yang pengelolaannya harus tunduk kepada konstitusi, hukum, kepentingan publik, dan prinsip keadilan.
Lalu datang kalimat yang paling menggelitik: akses pinjaman lunak.
Di sinilah Muktamar mulai terasa seperti acara promosi produk perbankan.
Bayangkan besok pagi ribuan warga NU datang ke bank.
"Pak, saya mau pinjaman lunak."
"Program apa, Pak?"
"Program Presiden."
Bank tentu tidak bisa menjadikan pidato Presiden sebagai formulir pengajuan kredit. Tetapi publik bisa saja menangkap pesan tersebut sebagai sebuah janji kebijakan.
Itulah sebabnya bahasa seorang Presiden membutuhkan kehati-hatian ekstra.
Presiden bukan sales kredit.
Presiden juga bukan kepala organisasi yang sedang menawarkan fasilitas kepada anggotanya.
Ia adalah kepala negara yang seharusnya berdiri di atas semua kelompok dan berbicara tentang kepentingan seluruh bangsa.
Justru di hadapan Muktamar NU, ada pesan yang jauh lebih penting untuk disampaikan.
Presiden dapat mengatakan:
Bangun ekonomi umat. Perkuat koperasi. Ciptakan usaha. Kuasai teknologi. Tingkatkan pendidikan. Buka lapangan kerja. Jadilah masyarakat yang mandiri dan produktif.
Itulah motivasi.
Pinjaman seharusnya hanya alat, bukan cita-cita.
Sebab bangsa yang kuat bukan bangsa yang paling mudah mendapatkan kredit, tetapi bangsa yang masyarakatnya memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai, menghasilkan pendapatan, membuka pekerjaan, dan berdiri di atas kekuatannya sendiri.
NU dengan jaringan pesantren, pendidikan, dan masyarakatnya justru memiliki modal sosial yang besar untuk didorong menjadi kekuatan ekonomi dan moral bangsa.
Maka muktamar seharusnya menjadi momentum untuk membangkitkan etos usaha, kemandirian, integritas, solidaritas sosial, dan tanggung jawab kebangsaan.
Bukan membuat warga pulang sambil bertanya:
"Kredit lunaknya kapan cair?"
----------------------------------
Muktamar organisasi keagamaan semestinya menjadi mimbar yang lebih tinggi daripada sekadar urusan kredit.
Di sana kepala negara dapat menanamkan sesuatu yang jauh lebih berharga: semangat untuk bekerja, keberanian untuk berusaha, kekuatan moral untuk menjaga bangsa, dan keyakinan bahwa kesejahteraan harus dibangun—bukan sekadar dipinjam.
Sebab negara yang sehat bukan negara yang membuat rakyat menunggu pinjaman.
Negara yang sehat adalah negara yang membuat rakyat mampu berdiri dengan kakinya sendiri.
Dan kalau setiap pidato Presiden tentang ekonomi akhirnya terdengar seperti promosi kredit, jangan salahkan rakyat kalau suatu hari mereka datang ke bank membawa satu dokumen:
"Surat Pernyataan Presiden."
✍️ Rudi Sinaba
