TAJUK RENCANA NEWSLAN.ID. Negara Seribu Pajak, Surga Para Pejabat: Ketika Keringat Rakyat Menjadi Bensin Mobil Mewah
Slogan "Pajak Kita untuk Kita" kini terasa tak lebih dari sekadar lelucon garing yang membakar emosi. Di tengah himpitan ekonomi, kenaikan berbagai instrumen pajak hingga retribusi yang kian mencekik, rakyat dipaksa menyerahkan sisa-sisa keringatnya demi mematuhi kewajiban bernegara. Indonesia perlahan tapi pasti merayap menjadi negara "seribu pajak"—segala hal dipajaki, ditagih, dan diawasi. Namun, ke mana larinya uang triliunan rupiah yang diperas dari dompet jelata tersebut?
Jawabannya benderang dan telanjang di depan mata: anggaran yang diperas dari rakyat justru larut dalam gaya hidup hedonis dan parade kemewahan para pejabat negara.
Praktik berfoya-foya berkedok "dinas luar negeri", pengadaan armada kendaraan mewah instansi, rapat-rapat tidak penting di hotel berbintang, hingga bancakan poyokan anggaran proyek yang tidak terukur terus berlangsung tanpa rasa malu. Para pengambil kebijakan seperti kehilangan kepekaan nurani; mereka menuntut akuntabilitas finansial dari rakyat hingga sen terkahir, tetapi memperlakukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/APBD) bak kas pribadi yang bebas dihambur-hamburkan.
Lebih tragis lagi, peruntukan anggaran hasil pengumpulan pajak ini kerap kali secara terang-terangan tidak memihak rakyat kecil. Sekolah-sekolah di pelosok daerah masih banyak yang roboh, fasilitas kesehatan publik melayani dengan seadanya, dan infrastruktur mendasar di wilayah terisolir dibiarkan terbengkalai dengan dalih "keterbatasan anggaran". Namun, pada saat yang sama, alokasi dana bernilai fantastis justru mengalir deras untuk proyek-proyek prestisius pencitraan, tunjangan jabatan yang meledak, serta dana operasional pejabat yang tak tersentuh rasionalisasi.
Ketimpangan ini bukan sekadar masalah salah urus teknis (mismanajemen), melainkan bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Pajak yang seharusnya berfungsi sebagai alat redistribusi kesejahteraan demi keadilan sosial, kini bergeser fungsi menjadi instrumen pengerukan harta rakyat demi melanggengkan kenyamanan segelintir elite kekuasaan.
Negara tidak boleh terus-menerus bertindak seperti lintah darat yang hanya pandai menagih tanpa memberikan kepastian kesejahteraan. Jika pemerintah terus memaksakan penarikan pajak tanpa membenahi mentalitas pejabatnya yang gemar berfoya-foya dan merombak skema anggaran agar berpihak pada rakyat, jangan salahkan jika pembangkangan sipil dalam membayar pajak (tax strike) tidak lagi sekadar wacana, melainkan luapan amarah kolektif yang tak terbendung.
