EDITORIAL NEWSLAN.ID. Saling intip, saling intai, lalu saling kunci. Begitulah potret buram penegakan hukum di negeri ini belakangan ini. Apa yang dahulu dikhawatirkan oleh para pengamat, kini tersaji vulgar di depan mata: institusi-institusi penegak hukum yang sejatinya menjadi benteng keadilan, justru terjebak dalam lingkaran setan aksi "saling sandera" kartu truf para petinggi dan elitnya.
Publik disuguhi tontonan absurd. Polisi ditangkap jaksa, jaksa diciduk polisi. Aroma dendam korporal dan perebutan wilayah pengaruh berembus kencang setiap kali ada personil yang dicokok. Begitu rapuhnya rasa aman di antara sesama aparat, hingga korps militer pun harus turun tangan ikut menjaga gedung kejaksaan. Jika sesama penegak hukum sudah tidak lagi saling percaya dan harus saling jaga dengan laras panjang, kepada siapa lagi rakyat harus menyandarkan harapan keadilan?
Kondisi ini membenarkan sinyalemen pahit yang pernah dilontarkan Prof. Mahfud MD: bahwa korupsi, suap, dan gratifikasi tidak lagi sekadar menjadi oknum, melainkan sudah mengakar kuat dan bermetastasis di semua sektor. Keserakahan yang amat sangat telah menyandera moralitas para elit. Konstelasi politik pasca-Pilpres 2024 seolah menjadi penegas bahwa mesin-mesin kekuasaan yang korup ini bekerja begitu masif, menggilas siapapun yang mencoba mengusik kenyamanan mereka, sekaligus menjadi alasan logis mengapa arus perubahan tersingkir dalam kontestasi.
Namun, di tengah pesta pora para elit yang saling memegang rahasia dosa masing-masing, nasib tragis justru menimpa rakyat di akar rumput.
Saat para petinggi yang diduga menerima gratifikasi milyaran rupiah bisa tidur nyenyak karena memegang "kartu mati" lawannya, rakyat kecil, pelaku UMKM, dan kelas menengah yang megap-megap bertahan hidup justru dibrondong oleh Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari kantor pajak. Rakyat dikejar-kejar hingga ke lubang jarum untuk menutup defisit anggaran, sementara kebocoran uang negara akibat korupsi di tingkat atas dibiarkan menganga atas nama "stabilitas" dan kompromi politik.
Ini adalah bentuk ketidakadilan yang telanjang. Negara tampil begitu perkasa dan tanpa kompromi saat berhadapan dengan wajib pajak kecil, namun mendadak ompong dan penuh ewuh-pakewuh ketika harus membongkar skandal di menara gading kekuasaan.
Newslan.id mengingatkan, sebuah bangsa tidak akan pernah bisa berdiri tegak jika pondasi hukumnya dibangun di atas fondasi saling sandera. Selama hukum hanya dijadikan alat tawar-menawar politik dan alat pemeras sesama elit, selama itu pula keadilan hanyalah barang mewah yang mustahil terbeli oleh rakyat jelata.
Pembersihan total (birokrasi dan penegak hukum) bukan lagi sekadar rekomendasi, melainkan syarat mutlak jika negara ini tidak ingin runtuh dari dalam akibat pembusukan moral para pimpinannya. Hentikan sandiwara saling kunci, dan mulailah berpihak pada rakyat yang sudah teramat lelah membiayai keserakahan kalian. (Red)
