Untuk menjamin kualitas layanan dengan headway 15 menit, dibutuhkan 35 unit bus sedang yang dialokasikan secara proporsional pada masing-masing koridor. Alokasi armada tersebut meliputi 10 bus masing-masing untuk dua koridor utama dari Terminal Anak Air, serta 9 bus untuk rute Parit Malintang–Pariaman dan 6 bus untuk rute Sicincin–Pariaman.

Manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan
Pengoperasian angkutan aglomerasi PALAPA tidak semata menghadirkan armada baru, melainkan menciptakan lompatan kualitas hidup masyarakat pesisir barat Provinsi Sumatera Barat.

Pertama, efisiensi ekonomi masyarakat, melalui penurunan biaya transportasi dibandingkan penggunaan kendaraan pribadi.Kedua, peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, dengan keterhubungan simpul vital seperti Bandara Internasional Minangkabau, stasiun kereta api, dan Terminal Anak Air.

Ketiga, peningkatan keselamatan lalu lintas, terutama pada koridor Padang–Pariaman yang selama ini rawan kecelakaan sepeda motor. Keempat, pemerataan pertumbuhan ekonomi, melalui aktivasi UMKM di sekitar halte dan kemudahan mobilitas tenaga kerja lintas wilayah. Kelima, dampak lingkungan positif, karena satu unit bus sedang mampu menggantikan puluhan kendaraan pribadi di jalan raya.

Disparitas tarif dan urgensi PSO angkutan jalan
Dalam perspektif kebijakan tarif, pengembangan angkutan aglomerasi PALAPA tidak dapat dilepaskan dari isu keadilan antar moda transportasi publik. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2025, tarif dasar angkutan penumpang bus umum kelas ekonomi trayek AKDP ditetapkan dengan tarif batas bawah Rp 259,00 per penumpang-kilometer dan tarif batas atas Rp 388,50 per penumpang per kilometer. Dengan jarak Padang–Lubuk Alung-Pariaman sekitar 55–60 km, maka tarif AKDP secara regulatif berada pada kisaran Rp14.000 hingga Rp23.500 per penumpang.

Sebaliknya, KA Pariaman Ekspres yang melayani koridor serupa menetapkan tarif Rp 5.000 per perjalanan berkat dukungan Public Service Obligation (PSO) dari pemerintah pusat. Perbedaan ini bukan persoalan efisiensi operator, melainkan cerminan ketimpangan keberpihakan kebijakan fiskal antar moda. Angkutan jalan hingga kini masih sepenuhnya bergantung pada tarif penumpang, sementara angkutan rel memperoleh subsidi operasional yang konsisten.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa angkutan aglomerasi PALAPA harus diposisikan sebagai layanan publik yang layak memperoleh PSO angkutan jalan melalui APBD Provinsi Sumatera Barat. Subsidi ini bukan untuk mematikan AKDP eksisting, melainkan untuk menjamin keterjangkauan tarif, keberlanjutan layanan, serta keadilan antar moda transportasi publik.

Penutup
Keberhasilan Trans Padang menjadi bukti bahwa transportasi publik yang dirancang dengan visi, konsistensi, dan keberpihakan mampu mengubah wajah mobilitas perkotaan. Kini, dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Sumatera Barat, publik menanti langkah strategis H. Mahyeldi Ansharullah untuk mereplikasi keberhasilan tersebut dalam skala aglomerasi.

Mewujudkan angkutan aglomerasi PALAPA bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan pernyataan kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan mobilitas yang aman, murah, terintegrasi, dan berkeadilan di seluruh wilayah Sumatera Barat.

Djoko Setijowarno , Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)