Newslan-id Jakarta. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat dukungan anggaran untuk pemulihan pasca bencana di berbagai daerah. Dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana yang dipimpin oleh Pimpinan DPR RI, Selasa (30/12/2025), Menkeu memaparkan langkah-langkah strategis untuk memastikan dana darurat tersalurkan dengan tepat sasaran sebelum pergantian tahun anggaran.
Penyaluran Dana Darurat Tahap Awal
Menkeu menyampaikan bahwa atas instruksi Presiden, Kementerian Keuangan telah melakukan percepatan penyaluran dana darurat dengan total Rp268 miliar. Dana ini dialokasikan untuk 3 provinsi dan 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana.
“Sesuai perintah Presiden, kami telah menyalurkan Rp4 miliar per kabupaten/kota dan Rp20 miliar per provinsi. Semua anggaran tersebut sudah dicairkan untuk penanganan awal di daerah-daerah terdampak,” ujar Purbaya dalam rapat yang dihadiri oleh jajaran menteri, pimpinan lembaga, serta kepala daerah tersebut.
Optimalisasi Dana Siap Pakai (DSP)
Selain dana darurat awal, pemerintah juga mengandalkan Dana Siap Pakai (DSP) dan cadangan bencana yang dikoordinasikan melalui satu pintu, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Per 18 Desember 2025, BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun, di mana Rp650 miliar di antaranya dialokasikan
khusus untuk pemulihan wilayah Sumatra.
Menkeu mengungkapkan bahwa saat ini masih tersedia sisa Dana Siap Pakai sebesar Rp1,51 triliun. Ia mendorong BNPB dan kementerian terkait, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, untuk segera mengajukan tagihan pembayaran, terutama untuk perbaikan infrastruktur vital seperti jembatan.
“Saya ingin dana ini dioptimalkan tahun ini. Jika bisa cair hari ini atau besok, segera ajukan. Jangan sampai menunggu tahun depan karena mekanismenya akan berbeda lagi. Kami ingin anggaran ini terserap habis untuk kepentingan rakyat yang terdampak,” tegasnya.
Dukungan Khusus untuk Aceh dan Proyeksi 2026
Menanggapi aspirasi dari Pemerintah Daerah Aceh, Menkeu memastikan akan mengusulkan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) agar tidak terjadi pemotongan anggaran di wilayah bencana. Usulan tambahan sebesar Rp1,633 triliun disiapkan untuk mengembalikan kondisi fiskal Aceh ke level tahun 2025.
“Kami memahami kondisi Aceh yang baru saja terkena bencana. Kami akan mengusulkan kepada Presiden dan DPR agar anggaran DAK Aceh tetap terjaga demi kelancaran pembangunan kembali,” tambah Menkeu.
Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah telah menyiapkan estimasi dana pembangunan kembali sebesar Rp51 triliun hingga Rp60 triliun melalui penyisiran dana APBN. Fokus utama akan diarahkan pada pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak.
