Memuat Berita...
Memuat Berita...
Oleh Lhynaa Marlinaa
Newslan-id Jakarta. Fakta makro forensiknya: Tahun 2026 ini adalah salah satu puncak dari Maturity Clustering (penumpukan jatuh tempo) warisan dari penerbitan surat utang besar-besaran era pandemi 2020 lalu. Total utang jatuh tempo pemerintah pusat di tahun 2026 diperkirakan menembus level historis Rp800 hingga Rp833 Triliun.
Jika dirata-rata secara kasar, Kementerian Keuangan harus menyiapkan uang tunai sekitar Rp66 Triliun hingga Rp69 Triliun setiap bulannya hanya untuk melunasi pokok utang lama (SBN dan pinjaman), dan itu belum termasuk alokasi triliunan lain untuk membayar bunganya.
🩸 BULAN-BULAN "PENDARAHAN" TERPARAH DI 2026
Berdasarkan pola historis jatuh tempo SBN bertenor menengah (3-5 tahun) dan melihat manuver jadwal refinancing Kemenkeu tahun ini, tekanan likuiditas paling masif terpusat di dua periode kritis:
1. Titik Kritis Pertama: Kuartal II (April - Juni 2026)
Analisis Forensik: Di periode ini, banyak seri Obligasi Negara (FR) raksasa institusional dan SBN Ritel lawas jatuh tempo. Negara butuh suntikan uang tunai instan dalam jumlah masif untuk melunasi para investor lama tersebut.
Indikator Kepanikan (Jejak Rekam SBN): Anda bisa melihat kepanikan ini dari kalender Kemenkeu. Mereka merilis instrumen penyedot dana masyarakat secara beruntun tanpa jeda napas: SR024 (Maret - April 2026) langsung disusul ST016 (Mei - Juni 2026). Uang yang diisap dari masyarakat lewat instrumen ini tidak murni untuk membangun infrastruktur, melainkan langsung "lewat" untuk menalangi pembayaran investor lama yang utangnya jatuh tempo di Kuartal II. Ini adalah murni operasi roll-over (menggulung utang).
2. Puncak Tagihan Tertinggi: Akhir Kuartal III hingga Kuartal IV (September - November 2026)
Analisis Forensik: Secara siklus, paruh kedua tahun fiskal adalah momen di mana jatuh tempo SBN valas '(Global Bonds)_ dan obligasi rupiah berdenominasi raksasa berkumpul. Selain itu, bulan September 2026 adalah batas evaluasi penempatan dana talangan pemerintah sebesar Rp200 Triliun di perbankan. Jika likuiditas APBN mengering parah, pemerintah bisa terpaksa menarik dana itu, yang akan langsung mencekik likuiditas kredit perbankan nasional.
Indikator Kepanikan: Di periode ini, mesin utang pemerintah dipaksa menyala dalam full speed. Dari Juli hingga November, ada empat instrumen ritel yang ditembakkan bak senapan mesin: ORI030 (Juli), SR025 (Agustus - September), SBR015 (September - Oktober), dan ST017 (November - Desember). Frekuensi agresif ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa Kemenkeu sedang mati-matian menjaga agar kas negara tidak default (gagal bayar).
🔍 SKEMA PENYELAMATAN LIKUIDITAS: OPERASI "DEBT SWITCHING"
Dengan defisit APBN yang sudah tekor Rp54,6 Triliun di bulan Januari dan hilangnya bantalan kas dividen yang ditahan Danantara, Kemenkeu dan Bank Indonesia (BI) baru saja meresmikan operasi senyap pada 20 Februari 2026 senilai Rp173,4 Triliun yang disebut Debt Switching (Penukaran Surat Utang).
Bagaimana Logika Forensiknya?
Kemenkeu secara fundamental kekurangan uang tunai. Alih-alih membayar lunas utang SBN yang jatuh tempo tahun ini dengan cash, pemerintah "menukar" kertas utang lama milik BI dan institusi besar dengan kertas utang seri baru yang jatuh temponya diperpanjang (5 hingga 10 tahun ke depan).
Ilusi Fiskal: Di atas kertas, negara tidak terlihat mengeluarkan uang tunai ratusan triliun, sehingga neraca likuiditas seolah-olah "terkendali".
Kenyataan Pahit: Sebagai kompensasi karena kreditor mau menunda penagihan, pemerintah harus memberikan tingkat kupon/bunga yang lebih tinggi pada surat utang baru tersebut. Beban utang ini tidak hilang, melainkan digelembungkan dan dilempar ke masa depan.
Kesimpulannya sangat jelas. Ketika kas negara dari dividen BUMN diisolasi ke dalam Danantara, APBN dipaksa bertahan hidup murni dari memeras pajak rakyat (seperti PPN 12%) dan terus-menerus menggali lubang utang baru yang bunganya makin mahal.
