Oleh: Agus Dwi Fitrianto Asisten Deputi Manajemen Keagenan BPJS Ketenagakerjaan
Palembang Newslan.id. Ada fakta yang cukup menampar wajah tata kelola jaminan sosial kita di Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Dari sekitar 720.000 angkatan kerja sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU), baru 8% atau sekitar 58.000 pekerja yang terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Angka ini adalah capaian terendah secara nasional.
Artinya, ada 90% lebih pekerja informal di 5 provinsi—Sumsel, Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Bangka Belitung—yang saban hari bekerja mempertaruhkan nyawa tanpa jaring pengaman sosial.
Pola Pikir Salak Fokus: Mengejar Desil Bawah
Selama ini, agen Perisai terjebak pada pola lama—turun ke pasar-pasar tradisional, mengetuk pintu warga miskin di Desil 1 sampai 4, lalu membanggakan angka akuisisi di atas kertas. Hasilnya? Bulan ini mendaftar dengan iuran murah Rp16.800, bulan depan langsung menunggak karena memang tidak ada kemampuan bayar.
Mengandalkan kelompok miskin ekstrem untuk membayar iuran mandiri secara berkelanjutan adalah bentuk logical fallacy. Kelompok Desil 1–4 seharusnya menjadi domain bantuan pemerintah (APBD/CSR), bukan dibebankan pada target komersial agen Perisai.
Dampaknya fatal: dari lebih dari 600 agen Perisai di Sumbagsel, sekitar 70% di antaranya berada pada posisi vacant alias mati suri. Ada wadah tetapi tidak ada pergerakan.
Shift Paradigma: Incar Profesional dan Pemilik Usaha
BPJS Ketenagakerjaan kini memutar kemudi. Fokus akuisisi dialihkan ke Desil 5 sampai 10—kelompok pekerja mandiri yang memiliki kemampuan finansial stabil. Potensi di Sumbagsel tidak main-main: ada 3,2 juta jiwa di kategori ini.
Mari bicara jujur. Berapa banyak dokter gigi yang membuka praktik pribadi di Palembang atau Bandar Lampung? Berapa banyak notaris, pengacara, arsitek, konsultan, hingga pemilik restoran menengah yang saban hari beroperasi tanpa perlindungan jaminan sosial mandiri?
Dokter gigi yang sekali mencabut gigi pasien bisa mengantongi ratusan ribu rupiah tentu tidak akan keberatan membayar iuran Rp16.800 atau bahkan mendaftar 3 program sekaligus untuk satu tahun penuh. Mengapa mereka belum mendaftar? Bukan karena tidak punya uang, melainkan karena agen Perisai belum pernah mendatangi ruang praktik mereka dengan narasi yang tepat.
Pembersihan Internal dan Integritas Harga Mati
Transformasi ini tidak akan berjalan jika internal Wadah dan Agen Perisai masih "bermain-main". Laporan KPK dan hasil audit eksternal memberi peringatan keras: praktek pendaftaran asal-asalan, pendaftaran "orang sakit", "mayat hidup", hingga peserta fiktif demi mengejar insetif, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga mengancam kelangsungan program.
Langkah tegas BPJS Ketenagakerjaan yang menerapkan kebijakan terminasi otomatis jika 3 bulan pasif serta penilaian berbasis poin (Silver, Gold, Platinum) adalah keputusan yang sangat tepat. Mitra yang tidak produktif dan tidak taat pada 13 tugas PKS memang sudah sepatutnya diamputasi dari sistem.
Penutup
Memberikan perlindungan jaminan sosial adalah misi mulia, namun misi mulia tanpa strategi yang rasional hanya akan menjadi beban administrasi.
Pelatihan Wadah Perisai di Palembang pekan ini harus menjadi titik balik. Saatnya para pengurus Wadah dan agen Perisai keluar dari zona nyaman. Berhentilah berburu di pasar murah yang tidak berkelanjutan, mulailah menggarap potensi kelas menengah-atas yang selama ini terabaikan. Hanya dengan pola pikir adaptif dan produktif, target perlindungan 90% pekerja informal di Sumbagsel bisa benar-benar terwujud—bukan sekadar angka manis di atas kertas sambutan.
(Redaksi)
