EDITORIAL NEWSLAN.ID. Program andalan yang digadang-gadang menjadi penyelamat gizi generasi muda kini menyisakan ironi pahit. Singkatan MBG yang semula berarti Makan Bergizi Gratis, tampaknya lebih tepat dipelesetkan publik menjadi Makanan Beracun Gratis. Kasus tragis yang menimpa ratusan santri di Sidoarjo bukan sekadar musibah biasa, melainkan tamparan keras bagi pembuat kebijakan dan pengelola program.
Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatat setidaknya 748 santri mengalami gejala mual, muntah, hingga diare masal usai menyantap hidangan jatah MBG. Angka 748 bukanlah sekadar statistik di atas kertas; itu adalah ratusan anak yang harus menahan sakit akibat kelalaian sistemik yang tak termaafkan.
Bukan Sekadar Salah Dapur, Tapi Kegagalan Pengawasan
Langkah Badan Gizi Nasional yang menonaktifkan unit dapur penyedia dan mencopot kepala pengawasnya memang harus dilakukan. Namun, apakah tindakan administratif itu cukup? Jawabannya tegas: TIDAK!
Memecat pengawas dan menutup dapur adalah solusi pemadam kebakaran yang paling instan, tetapi tidak menyentuh akar masalah. Publik berhak bertanya:
Bagaimana standar operasional prosedur (SOP) pengolahan dan distribusi makanan yang menyangkut hajat hidup ratusan ribu anak ini diawasi?
Apakah ada praktik main mata dalam penunjukan vendor penyedia makanan hingga mengabaikan aspek higienitas dan kelayakan saji?
Mengapa program serentak berskala nasional ini terkesan terburu-buru tanpa mekanisme quality control yang ketat?
Permintaan Maaf Saja Enggak Cukup!
Ketika lambung anak-anak bangsa menjadi korban eksperimen program yang ceroboh, kata "maaf" dari pejabat terkait tidak akan bisa menghapus rasa trauma para korban dan orang tua mereka. Nyawa dan kesehatan anak-anak tidak bisa ditukar dengan penyesalan di hadapan kamera media.
Harus ada proses hukum yang transparan dan tegas. Pihak penyedia jasa katering maupun oknum pengawas yang lalai harus diseret ke ranah hukum pidana jika terbukti ada unsur kesengajaan atau pembiaran (negligence). Keracunan massal dalam skala sebesar ini adalah bentuk kejahatan kelalaian yang mengancam keselamatan jiwa.
Evaluasi Total atau Hentikan Sementara
Pemerintah tidak boleh berlindung di balik narasi "dinamika lapangan" atau "proses penyesuaian". Jika keselamatan pangan dasar saja tidak mampu dijamin, untuk apa anggaran fantastis dikucurkan?
Pemerintah dan Badan Gizi Nasional harus segera melakukan moratorium atau evaluasi total terhadap seluruh rantai pasok MBG di Indonesia. Jangan sampai ambisi politik dan pencitraan program strategis menumbalkan keselamatan anak-anak sekolah dan santri di pesantren. Jangan tunggu ada korban jiwa baru publik melihat reformasi nyata!
Redaksi
