GOWA NEWSLAN. ID ā Ruang sidang Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa mendadak membara pada Selasa (14/7). Rapat yang diagendakan untuk menguliti sejumlah kebijakan kontroversial Pemerintah Kabupaten Gowa berujung antiklimaks setelah Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, memilih angkat kaki alias walkout di tengah jalannya persidangan.
Ketegangan bermula saat tensi di dalam ruangan meroket. Sejumlah anggota Pansus Hak Angket bersiap mencecar sang Bupati satu per satu terkait tiga borok yang sedang didalami DPRD: dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pencabutan beasiswa doktoral, sengkarut pengadaan seragam sekolah gratis, hingga dugaan perbuatan tercela dalam roda pemerintahan.
Merasa bakal "dikeroyok" dan dihujani pertanyaan beruntun, Husniah sempat melayangkan protes. Ia meminta agar para legislator mengajukan pertanyaan secara kolektif agar ia bisa menjawab sekaligus. Namun, permintaan tersebut langsung dimentahkan oleh barisan anggota Pansus yang bersikeras mencecar sang kepala daerah satu per satu demi pendalaman materi.
Merasa hak-haknya dikebiri dan enggan mengikuti irama permainan DPRD, Husniah langsung mengambil sikap tegas. Dengan raut wajah berang, ia memutuskan meninggalkan ruang sidang sebelum seluruh materi selesai diuji.
"Saya memilih walkout karena hak-hak saya dalam persidangan ini tidak dipenuhi!" cetus Husniah sesaat sebelum meninggalkan ruangan.
Aksi mogok sidang ini dinilai banyak pihak sebagai bentuk perlawanan terbuka eksekutif terhadap legislatif. Meskipun kedudukan Bupati dan DPRD sejajar sebagai mitra pemerintahan, DPRD Gowa tampaknya enggan berkompromi dan memilih menggunakan "taring" Hak Angketnya untuk menginterogasi Bupati layaknya penyidik.
Meski ditinggal pergi oleh sang Bupati dengan sekoper kekecewaan, Pansus Hak Angket DPRD Gowa menegaskan tidak akan kendor. Mereka menyatakan proses penyelidikan politik ini akan tetap menggelinding panas sesuai mekanisme yang berlaku, dengan atau tanpa kehadiran sang Bupati.
Publik kini menunggu: Apakah walkout-nya Bupati Gowa ini adalah strategi aman untuk menghindari skakmat politik, atau justru menjadi blunder yang akan melahirkan rekomendasi sanksi yang jauh lebih pedas dari DPRD? Kita lihat saja episode selanjutnya.
Redaksi
