JAMBI, NEWSLAN.ID – Penanganan kasus Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Provinsi Jambi terus memicu sorotan tajam publik. Penegakan hukum yang berlangsung selama ini dinilai tebang pilih dan memperlihatkan fenomena "tajam ke bawah, tumpul ke atas."
Di lapangan, aparat penegak hukum (APH) gencar menindak para pekerja kasar dan buruh harian—masyarakat kecil yang kerap tak punya pilihan ekonomi. Namun sebaliknya, para cukong, pemodal alat berat, hingga oknum yang diduga menjadi backing di balik operasi tambang ilegal tersebut hingga kini nyaris tak pernah tersentuh hukum.
Fenomena ini menegaskan adanya ketimpangan nyata dalam proses hukum. Pekerja di lokasi tambang hanya merupakan bagian paling bawah dari struktur kejahatan lingkungan ini. Di balik mereka, terdapat alur modal besar, penyewaan alat berat ekskavator, hingga jalur distribusi hasil tambang yang membutuhkan keterlibatan aktor-aktor kelas atas.
Penindakan yang hanya menyasar tingkat tapak tidak pernah berhasil menghentikan aktivitas PETI. Sebaliknya, hal ini justru menimbulkan kesan bahwa razia lapangan sekadar formalitas untuk memenuhi kuota laporan penindakan.
Masyarakat menuntut komitmen penuh dari APH (Polda Jambi dan jajaran Polres), Pemerintah Provinsi Jambi, serta Pemerintah Kabupaten untuk tidak menutup mata dan segera mengambil langkah konkrit:
Terapkan Pasal TPPU untuk Cukong: APH diminta tidak hanya menggunakan UU Minerba, tetapi juga melacak aliran dana (follow the money) menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk memiskinkan pemodal dan menyita alat berat.
Sikat Oknum Backing: Tindakan tegas tanpa pandang bulu harus dijatuhkan kepada oknum pejabat atau aparat yang terbukti memberikan perlindungan hukum maupun operasional terhadap PETI.
Dorong Legalitas WPR/IPR: Pemprov dan Pemkab harus hadir memberikan solusi konkret bagi rakyat kecil melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar warga tidak dimanfaatkan oleh para pemodal ilegal.
Penegakan hukum yang adil dan berintegritas adalah kunci utama untuk menyelamatkan lingkungan Jambi sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Editor: Redaksi Newsland ID Kategori: Hukum & Kriminal / Jambi
