Jakarta Newslan.id. Negara ini rajin berpidato bahwa pendidikan adalah fondasi kemajuan bangsa. Kalimat itu tertulis rapi di pembukaan konstitusi, diulang setiap tanggal 2 Mei, dicetak tebal di setiap spanduk peringatan Hari Guru. Sayangnya, yang rapi hanya hurufnya. Nasib yang menulis huruf itu—guru—tetap kusut.
Baru-baru ini negara dengan sigap menaikkan gaji hakim hingga 280 persen. Alasannya mulia: agar hakim tidak dapat dibeli. Sebuah logika yang masuk akal. Namun di ruang kelas yang sama, guru yang tugasnya mencegah murid menjadi “orang yang bisa dibeli” oleh kebodohan, tetap menerima upah yang seringkali tidak cukup untuk membeli beras sebulan.
Ironinya semakin telanjang ketika presiden menyatakan bahwa menteri yang meminta anggaran 5 triliun akan diberi 10 triliun. Kepercayaan kepada kabinet dinyatakan dengan angka. Sementara guru yang meminta perhatian dasar—sertifikasi tepat waktu, gaji layak, rumah dinas—masih harus menunggu dalam antrean panjang yang disebut “kajian bertahap”.
Sejarah, dari Athena hingga Tokyo, dari Baghdad masa keemasan Islam hingga Stockholm masa kini, telah memberi rumus yang sama dan tidak pernah berubah: negara yang memuliakan gurunya akan menjadi negara yang disegani. Negara yang menyepelekan gurunya akan menjadi catatan kaki dalam buku sejarah. Kita memilih membaca sejarah, tapi menolak meneladani rumusnya.
Cina, yang pernah disebut “negara petani”, hari ini menantang Amerika dalam kecerdasan buatan dan kereta cepat. Kuncinya bukan rahasia negara. Kuncinya adalah wajib belajar sembilan tahun dan guru yang digaji serta dihormati, bahkan di pelosok Tibet sekalipun. Mereka menanam padi, dan 30 tahun kemudian menuai pabrik.
Swedia, dengan pajak tinggi yang tidak pernah diprotes warganya, memperlakukan guru seperti dokter. Seleksi guru lebih ketat daripada seleksi fakultas kedokteran. Gajinya setara insinyur. Hasilnya: anak-anaknya tidak stres, tidak kejar setoran les, tapi ranking PISA-nya selalu di papan atas. Pajak mahal terasa ringan karena kembali dalam bentuk manusia berkualitas.
Kita? Kita masih terjebak pada debat kusir: “Guru honorer 500 ribu sebulan kebanyakan tidak?” Padahal pertanyaannya seharusnya: “Berapa harga satu generasi yang tidak kita rusakkan?” Sayangnya, pertanyaan itu tidak laku dijual di bursa anggaran lima tahunan.
Motivasi guru, seperti motivasi manusia pada umumnya, adalah api. Api itu bernama panggilan jiwa. Tapi api tanpa bahan bakar akan padam. Bahan bakarnya bernama insentif layak: gaji yang cukup, kehormatan yang nyata, dan kepastian masa depan. Meminta guru “ikhlas” tanpa memberi bahan bakar adalah sama dengan menyuruh ponsel menyala 24 jam tanpa di-charge.
Akibatnya dapat kita lihat pada hasil Tes Kemampuan Akademik yang terus-menerus anjlok. Anak kita hafal rumus, tapi gagap ketika dihadapkan pada masalah nyata. Mereka terlatih menjadi mesin pencetak jawaban, bukan manusia pemecah masalah. Ini bukan salah murid. Ini adalah cermin retak dari kelas yang gurunya sudah terlalu lelah untuk mengajar berpikir.
Negara cepat memberi perisai mahal kepada prajurit barisan belakang agar tidak korupsi. Tapi negara lupa bahwa perisai itu ditempa oleh tukang besi bernama guru. Ketika tukang besinya diberi sendal jepit dan disuruh bekerja di dapur bocor, jangan heran jika pedang yang dihasilkan tumpul dan mudah patah.
Cerita-cerita miris tentang guru sudah menumpuk seperti arsip pengadilan. Guru honorer dengan gaji 300 ribu, guru yang nombok untuk membeli kapur, guru yang gajinya telat enam bulan. Setiap cerita berakhir sama: pejabat menyatakan prihatin, lalu beralih ke agenda yang lebih “seksi” secara politik.
Hakim cuti massal sehari, sistem peradilan lumpuh, dan kenaikan gaji cair secepat kilat. Guru demo sebulan, sekolah libur, orang tua komplain, dan jawabannya tetap: “sedang diproses”. Kerusakan akibat hakim yang korup terlihat hari itu juga. Kerusakan akibat guru yang demotivasi baru terlihat dua puluh tahun kemudian, ketika anak didiknya menjadi pejabat yang gagal.
Negara tidak buta. Negara hanya “pilih tonton”. Acara “Gaji Hakim Naik 280%” memiliki rating politik yang tinggi. Acara “Gaji Guru Naik 28%” dianggap tidak memiliki nilai jual. Padahal drama sesungguhnya, tragedi sesungguhnya, justru terjadi di ruang kelas yang sepi sorotan kamera.
Guru ada. Mereka hadir setiap pagi, membuka pintu kelas sebelum bel berbunyi, menutup pintu kelas paling akhir setelah semua murid pulang. Mereka ada secara fisik. Tapi secara anggaran, secara kebijakan, secara prioritas, mereka diperlakukan seolah-olah tidak ada. Inilah bentuk pengabaian paling halus dan paling kejam.
Kalau negara benar-benar ingin maju, maka hentikan kebiasaan memuji guru setiap tanggal 25 November dan melupakannya pada tanggal 26 November. Kemajuan itu mahal. Tapi kebodohan jauh lebih mahal. Biaya untuk memperbaiki satu generasi yang rusak karena pendidikan buruk akan berkali-kali lipat lebih besar daripada biaya untuk memuliakan gurunya hari ini.
Seorang guru yang sedang kehabisan beras di rumah tak bisa dituntut fokus mengajar karena itu tidak manusiawi; ia bukan biarawan yang hidup dari doa, bukan robot yang berjalan dengan baterai “panggilan jiwa”. Perut yang kosong akan selalu lebih nyaring daripada papan tulis, dan otak yang sibuk menghitung cicilan akan selalu lebih cepat daripada otak yang sibuk menjelaskan rumus Pythagoras. Negara boleh menuntut muridnya berpikir kritis, tapi ironis jika gurunya sendiri dipaksa bertahan hidup dengan logika “ikhlas”.
Guru ada. Dan selama guru masih ada, harapan untuk bangsa ini belum mati. Tapi jika guru terus dianggap tidak ada, maka jangan salahkan siapa-siapa ketika suatu hari nanti bangsa ini benar-benar tidak ada—hanya menjadi nama di peta, tanpa isi, tanpa arah, tanpa masa depan. Karena bangsa yang kehilangan gurunya, telah kehilangan akarnya.
✍️ Rudi Sinaba
