Oleh: Sukarlan
Merangin Newslan.id. Ada sebuah satire yang belakangan ini kerap melintas di ruang-ruang digital kita, berbunyi: "Ini yang terjadi kalau hidup di negara yang pemerintahnya takut melihat rakyatnya miskin." Kalimat ini, jika dibaca sekilas tanpa perenungan, terdengar seperti pujian yang mulia. Sebuah potret negara ideal di mana para pemangku kebijakan tidak bisa tidur nyenyak jika ada satu saja warganya yang kelaparan.
Namun, di era di mana narasi sering kali mengaburkan substansi, kita dipaksa untuk melihat lebih dalam. Apakah ketakutan pemerintah itu lahir dari empati yang tulus untuk memandirikan rakyat, ataukah ia sekadar kecemasan politik agar angka-angka di atas kertas tidak terlihat memerah?
Sebagai bagian dari masyarakat yang terus mengawal hak-hak publik, kita menyaksikan sebuah paradoks yang nyata. Konsep "takut rakyat miskin" sering kali diterjemahkan secara instan melalui kebijakan yang bersifat populis dan kosmetik. Kita dibanjiri oleh program bantuan sosial penambal lubang sementara, namun di saat yang sama, struktur ekonomi yang fundamental untuk menciptakan kemandirian justru dibiarkan rapuh. Lapangan pekerjaan yang berkualitas kian langka, dan akses terhadap keadilan ekonomi bagi masyarakat bawah—seperti petani dan pelaku usaha kecil—masih sering kali terbentur oleh dinding birokrasi dan kepentingan segelintir elite.
Jika pemerintah benar-benar takut melihat rakyatnya miskin secara substantif, maka yang dibangun bukanlah mentalitas ketergantungan melalui pembagian komoditas musiman. Pemerintah yang sejati akan hadir dengan keberanian untuk merombak sistem: memastikan harga komoditas rakyat terlindungi, menjaga daya beli dengan kebijakan yang adil, serta membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berdaya secara mandiri.
Sayangnya, realitas hari ini sering kali mempertontonkan sebaliknya. Kemiskinan kerap kali hanya dikelola agar tidak meledak menjadi protes sosial, bukan dientaskan hingga ke akarnya. Angka statistik garis kemiskinan bisa saja ditekan serendah mungkin agar laporan kinerja tampak memukau, tetapi dompet dan realitas di pasar tidak pernah bisa dibohongi oleh angka-angka manipulatif.
Kita tidak butuh pemerintah yang sekadar "takut" melihat kemiskinan lalu menyembunyikannya di balik karpet narasi. Yang kita butuhkan adalah pemerintah yang memiliki visi dan keberpihakan nyata untuk mengangkat harkat martabat rakyatnya. Kesejahteraan sejati tidak pernah lahir dari belas kasihan yang dipolitisasi, melainkan dari keadilan ekonomi yang tegak berdiri untuk seluruh anak bangsa. (Newslan.id)
