EDITORIAL Newslan.id Jakarta — Ada yang bengkok dalam cara pemerintah mengelola uang rakyat. Di saat korban gempa dan bencana alam harus terlunta-lunta menanti bantuan yang tak kunjung cair, pemerintah justru tampak acuh dan sibuk memoles program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Lebih ironis lagi, demi mengejar ambisi program tersebut, skema pembiayaan hingga opsi penarikan utang siap diterjang.
Ini bukan lagi soal dinamika anggaran, melainkan krisis empati dan ketidakmampuan menentukan skala prioritas.
Sangat menyakitkan melihat standar ganda yang ditunjukkan pemerintah. Ketika rakyat di lokasi bencana menjerit karena tenda darurat tak layak, pasokan makanan menipis, dan dana rekonstruksi rumah tersendatsendat, alasan yang selalu diputar ulang adalah "prosedur birokrasi" dan "keterbatasan dana cadangan".
Namun, aturan main mendadak menjadi sangat fleksibel ketika menyangkut program MBG. Segala cara dicoba, ruang fiskal dipaksa melar, dan utang dijadikan jalan keluar demi memastikan program ini terus berjalan. Di mana keadilan sosial ketika perut rakyat yang terkena musibah dibiarkan kosong, sementara anggaran triliunan rupiah digelontorkan demi proyek yang dipaksakan?
Niat memberikan gizi kepada anak bangsa tentu tidak salah. Namun, memaksakan program raksasa di tengah kondisi fiskal yang menggelembung—bahkan hingga menumpuk utang baru—adalah bentuk kecerobohan bernegara. Membiarkan penanganan bencana terlambat demi mengamankan anggaran program prioritas politik adalah tindakan yang membelakangi amanat konstitusi: melindungi segenap bangsa Indonesia.
Pemerintah harus segera sadar dan menghentikan manuver anggaran yang tidak masuk akal ini:
Hentikan Alasan Birokrasi: Dana darurat bencana harus bisa diakses seketika tanpa alasan administratif. Rakyat yang kedinginan di pengungsian tidak butuh prosedur rumit, mereka butuh aksi nyata.
Stop Gali Lubang Tutup Lubang: Jangan memaksakan program MBG jika harus mengorbankan alokasi perlindungan sosial vital dan menumpuk utang yang kelak membebani generasi mendatang.
Uji Ulang Prioritas: Penguasa harus ingat bahwa keselamatan warga yang sedang tertimpa musibah adalah hukum tertinggi (salus populi suprema lex esto).
Negara tidak boleh berakting canggih membicarakan masa depan gizi anak bangsa jika hari ini rakyatnya sendiri mati perlahan di bawah reruntuhan bencana karena lambatnya bantuan pemerintah.
