​MERANGIN, newslan.id – Jagat publik Kabupaten Merangin kembali dihebohkan dengan kelanjutan isu dugaan pungutan liar (pungli) alias jual beli jabatan terkait proses pelantikan dan rotasi massal 237 Kepala Sekolah (Kepsek) SD di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Merangin.
​Informasi teranyar yang dihimpun, sejumlah oknum pejabat di dinas tersebut kini dikabarkan mulai "kepanasan". Kepanikan ini mencuat hebat menyusul adanya pergerakan dari aliansi masyarakat yang melayangkan surat terbuka serta laporan resmi ke pihak Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi dan aparat penegak hukum.
​Berdasarkan data yang berhasil dirangkum di lapangan, pasca mencuatnya kasus ini ke permukaan, beberapa oknum pejabat Dikbud kedapatan sibuk melakukan komunikasi intens via telepon seluler maupun pesan singkat WhatsApp (WA). Mereka diduga kuat mencoba melakukan lobi-lobi, meredam situasi, sekaligus melacak dari mana asal muasal bocornya informasi sensitif tersebut.
​Aroma kepanikan para oknum ini makin diperkuat dengan adanya pengakuan mengejutkan dari salah satu sumber yang merupakan calon Kepsek. Korban mengaku sebelumnya sempat dimintai uang "pelicin" sebesar Rp15 juta agar posisinya aman dalam pelantikan.
​Namun, begitu kasus ini viral di media sosial dan draf laporan hukum mulai digodok untuk diserahkan ke Jaksa, uang belasan juta tersebut mendadak dikembalikan secara diam-diam.
​"Uangnya dikembalikan mendadak lewat kurir, Mas. Mereka sepertinya panik karena tahu masalah ini sudah gaduh dan dipantau serius oleh penegak hukum," ungkap sumber yang minta identitasnya dirahasiakan.
​Di sisi lain, gelombang desakan dari masyarakat Merangin makin menguat. Surat terbuka yang ditujukan kepada Gubernur Jambi, Kapolda, dan Kajati Jambi sudah beredar luas. Masyarakat meminta agar Kejaksaan tidak tinggal diam dan segera memanggil oknum-oknum Dikbud Merangin yang diduga bermain dalam lingkaran mafia jabatan ini.
​Hingga berita ini diturunkan, pihak redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi dan klarifikasi lebih lanjut kepada Kepala Dinas maupun Kabid Dikdas Dikbud Merangin terkait polemik yang tengah bergulir panas ini. (Red)
