NEWSLAN.ID — MALUKU UTARA | Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan pentingnya budaya kepemimpinan yang responsif, adaptif, dan berorientasi langsung pada realitas sosial masyarakat. Ia meminta seluruh jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk tidak lagi menerapkan gaya kepemimpinan konvensional yang hanya bergantung pada laporan formal di balik meja.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Sherly sebagai dorongan moral dan instruksi kerja bagi seluruh kepala dinas hingga aparatur tingkat bawah agar mengikis habis tradisi laporan "Asal Bapak Senang" (ABS). Menurutnya, pola komunikasi birokrasi yang manipulative dan tidak sesuai fakta di lapangan hanya akan memicu miskalkulasi kebijakan yang merugikan masyarakat luas.
"Seorang pemimpin tidak boleh hanya duduk diam menunggu laporan yang manis-manis di atas kertas. Kita harus berani turun langsung, melihat realitas yang ada, dan mendengarkan keluhan rakyat secara jujur. Laporan ABS hanya akan menutupi masalah sebenarnya yang dihadapi warga Maluku Utara," ujar Sherly.
Langkah turun ke lapangan secara berkala, menurut Sherly, memiliki beberapa korelasi strategis terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan:
Akurasi Data dan Kebijakan: Memastikan data program kerja berbanding lurus dengan kondisi riil di masyarakat sehingga penganggaran lebih tepat sasaran.
Percepatan Transparansi Birokrasi: Memangkas rantai birokrasi yang berbelit-belit dan mencegah potensi manipulasi informasi di tingkat perantara.
Akuntabilitas Publik: Membangun kepercayaan (trust) publik terhadap keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan mendasar seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Dengan gaya kepemimpinan lapangan (blusukan) yang terukur dan solutif, Pemerintah Provinsi Maluku Utara diharapkan mampu menghadirkan tata kelola birokrasi yang lebih efisien, responsif terhadap krisis, serta berpihak sepenuhnya pada kesejahteraan masyarakat Kepulauan Maluku Utara.
Redaksi
