Kemegahan MTQH ke-52 Malam itu Memang Berhasil Memukau Mata, Namun Kini Pemerintah Daerah Dihadapkan Pada Ujian Yang Lebih Besar: Mempertanggungjawabkan Setiap Rupiah Uang Rakyat di Ranah Publik

Merangin Newslan.id– Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Hadits (MTQH) ke-52 di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau, Sabtu (18/7), sukses memukau ribuan pasang mata dengan kemegahan tata cahaya dan panggung yang spektakuler. Namun, di balik riuh tepuk tangan warga, aroma pemborosan anggaran mulai menyengat dan memicu polemik di tengah masyarakat. Minggu, 19 Juli 2026.

Acara yang awalnya digadang-gadang sebagai syiar keagamaan yang sakral kini berubah menjadi sorotan tajam. Pasalnya, kemewahan yang dipertontonkan dinilai sangat kontras dengan komitmen pemerintah yang tengah menggemakan narasi efisiensi anggaran.

Suasana malam di Desa Bukit Batu memang mendadak berubah menjadi lautan cahaya yang mempesona. Ribuan warga memadati area pembukaan untuk menyaksikan kemegahan acara. Namun, bagi sebagian elemen masyarakat, kilauan lampu panggung tersebut justru memedihkan mata.

"Kami mendukung penuh syiar Islam, tapi tidak dengan cara berfoya-foya di tengah kondisi ekonomi yang sulit dan klaim pemerintah yang katanya sedang melakukan penghematan," ujar salah satu perwakilan warga yang enggan disebutkan namanya.

Gelombang protes mulai mengalir dari warga yang mempertanyakan asas manfaat dari kemegahan yang dinilai berlebihan tersebut. Mereka mendesak agar pihak kepanitiaan dan pemerintah daerah segera diaudit secara transparan.

Masyarakat menilai, anggaran fantastis yang dihabiskan untuk seremoni satu malam tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk sektor yang lebih menyentuh publik, seperti perbaikan infrastruktur jalan kecamatan yang rusak atau pemberdayaan ekonomi umat.

Poin Tuntutan Warga:

Transparansi total rincian anggaran panggung, tata cahaya, dan konsep acara.

Keterlibatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau inspektorat untuk melakukan audit investigatif.

Evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas anggaran di tengah kebijakan efisiensi daerah.

Hingga berita ini diturunkan, pihak panitia penyelenggara maupun pemerintah daerah setempat belum memberikan pernyataan resmi terkait gelombang desakan audit dari masyarakat.

Kemegahan MTQH ke-52 malam itu memang berhasil memukau mata, namun kini pemerintah daerah dihadapkan pada ujian yang lebih besar: mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat di ranah publik.

Redaksi