Newslan-id Jakarta. Melihat tingginya angka pemudik motor dari Bali menuju Jawa Timur, kiranya Program Mudik Gratis dapat diperluas jangkauannya ke rute ini. Sebagaimana rute Jakarta-Lampung, langkah ini akan sangat efektif dalam meningkatkan keselamatan jalan dan memberikan alternatif transportasi yang lebih manusiawi bagi para pekerja.
Pelabuhan Ketapang yang macet
Kemacetan panjang sejauh 45 km (hingga Kota Jembrana) yang mengepung Pelabuhan Ketapang ternyata disebabkan oleh lima hal. Sebagaimana dijelaskan Ketua Umum Gapasdap (Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan), Khoiri Soetomo, pertama adalah pertemuan arus mudik Lebaran dengan arus keluar Bali menjelang Nyepi , sehingga volume kendaraan pun melonjak tajam
Kedua, sistem akses ke moda penyeberangan masih terlalu terbuka . Kendaraan dapat langsung menuju Pelabuhan Gilimanuk meskipun belum memiliki tiket atau kode reservasi (booking). Akibatnya, arus kendaraan menjadi sulit dikendalikan dan memicu penumpukan di pelabuhan.
Ketiga, terbatasnya kapasitas dermaga menjadi kendala utama. Meskipun jumlah armada kapal ditambah, ketersediaan dermaga tidak bertambah secara proporsional. Ketimpangan ini semakin nyata dengan adanya jalan tol yang mempercepat laju kendaraan menuju pelabuhan, sementara dermaga sebagai kelanjutan sistem transportasi belum dikembangkan secara seimbang.
Dermaga kini menjadi titik sumbat utama karena kapal terpaksa mengantre untuk bersandar. Kondisi ini memicu efek domino; keterlambatan sandar kapal mengakibatkan kendaraan di pelabuhan tidak terangkut, yang pada akhirnya memperpanjang barisan antrean hingga menutup akses jalan nasional.
Keempat, pola kedatangan kendaraan yang tidak terjadwal menjadi pemicu kemacetan. Kendaraan cenderung datang secara bersamaan dalam waktu yang singkat, sehingga terjadi penumpukan antrean yang sangat panjang menuju akses pelabuhan.
Kelima, jalan nasional terpaksa beralih fungsi menjadi area penyangga ( buffer ) . Ketika pelataran parkir pelabuhan sudah mencapai kapasitas maksimal, kendaraan pun meluber hingga ke jalan raya, sehingga jalan nasional berubah menjadi kantong parkir darurat yang memicu kemacetan panjang.
Secara umum, persoalan mendasar bukan sekadar lonjakan volume kendaraan. Masalah utamanya terletak pada sistem kedatangan ke pelabuhan yang belum tertata, serta penambahan armada kapal yang tidak dibarengi dengan pembangunan dermaga, baik dari aspek jumlah, kualitas, maupun kapasitas. Selama infrastruktur dermaga tidak ditambah, ruas jalan menuju pelabuhan akan terus terbebani dan beralih fungsi menjadi area parkir kendaraan.
Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan solusi terintegrasi. Hal ini mencakup penambahan kapasitas dermaga agar seimbang dengan jumlah armada, perbaikan manajemen kedatangan kendaraan secara terjadwal, serta penerapan sistem tiket daring (online booking) bagi setiap kendaraan. Selain itu, penyediaan zona penyangga ( buffer zone ) yang memadai sebelum kendaraan memasuki area utama pelabuhan, agar antrean kendaraan tidak meluber dan memacetkan jalan nasional.
Pelabuhan Merak yang sepi
Pemandangan kontras terjadi pada arus mudik Lebaran 2026. Di saat Pelabuhan Gilimanuk terus dipadati antrean panjang kendaraan yang hendak menyeberang ke Jawa. Sementara, Pelabuhan Merak justru terpantau relatif sepi. Hal ini, menunjukkan adanya pergeseran titik kepadatan yang signifikan tahun ini.
Pemandangan kontras terlihat di wilayah Banten pada puncak arus mudik 2026. Sementara dermaga di Pelabuhan Merak nampak melandai di paruh pertama hari, kondisi sebaliknya terjadi di Pelabuhan BBJ Bojanegara. Antrean truk logistik terjebak dalam kemacetan panjang akibat penerapan aturan yang kurang fleksibel, sehingga menghambat distribusi barang di tengah prioritas angkutan penumpang.
Meskipun Pelabuhan Merak telah dikhususkan untuk kendaraan penumpang (mobil dan bus), sangat disayangkan infrastruktur dengan kapasitas besar ini belum difungsikan secara maksimal. Potensi jumlah kapal dan ketersediaan dermaga yang mumpuni tampak tidak beroperasi secara optimal di saat titik penyeberangan lain justru mengalami kelumpuhan arus.
Berbeda dengan kondisi dua tahun lalu yang berdebu dan minim fasilitas peneduh, Pelabuhan Ciwandan kini tampil dengan wajah baru yang lebih siap melayani pemudik motor demi alasan keamanan di Lampung. Sayangnya, kenyamanan infrastruktur ini belum sepenuhnya mampu memecah konsentrasi pemudik yang tetap lebih suka menyeberang pada malam hari, sehingga antrean panjang di gerbang masuk tetap menjadi pemandangan rutin saat hari puncak.
Berkat ketersediaan kapal pengangkut berkapasitas besar, pemudik sepeda motor tidak perlu menunggu terlalu lama di area tunggu Pelabuhan Ciwandan. Proses pemuatan ke dalam kapal berlangsung cepat, sehingga aliran kendaraan tetap terjaga. Selain itu, fleksibilitas pengalihan rute ke Pelabuhan Panjang menjadi solusi cadangan yang efektif jika Pelabuhan Bakauheni telah mencapai titik jenuh, meskipun durasi perjalanan laut menjadi lebih lama.
Jika dibandingkan, lintasan Jawa–Sumatera memiliki fleksibilitas lebih tinggi berkat banyaknya pilihan pelabuhan operasional. Sebaliknya, penyeberangan Jawa–Bali tampak lebih berisiko karena hanya mengandalkan poros tunggal Ketapang–Gilimanuk. Tanpa adanya pelabuhan alternatif yang sepadan, setiap lonjakan pemudik di jalur ini hampir dipastikan akan memicu antrean panjang yang sulit terurai.
Langkah PT ASDP memberlakukan tarif tiket tunggal sejak 2025 terbukti ampuh melancarkan arus di lintas Merak–Bakauheni. Kini, penumpang tidak lagi terpaku pada jenis kapal tertentu, yang secara otomatis mengurai sumbatan di area parkir dermaga. Terlebih lagi, pasca-pemindahan pemudik motor, Pelabuhan Merak memiliki area penyangga (buffer zone) yang sangat luas, memberikan kenyamanan ekstra bagi pengguna mobil pribadi dan bus.
Menyikapi kondisi Mudik 2026, GAPASDAP mendorong pemerintah untuk mengevaluasi SKB yang dinilai terlalu kaku. Rekomendasi utamanya adalah memanfaatkan kapasitas besar Pelabuhan Merak secara lebih maksimal. Dengan mengoptimalkan dermaga dan kapal yang ada, diharapkan terjadi distribusi arus yang lebih proporsional, sehingga tidak ada lagi infrastruktur yang menganggur di saat jalur lain mengalami kemacetan parah.
Penutup
Kita tidak bisa hanya melarang pemudik motor tanpa membenahi akar masalahnya: hancurnya layanan transportasi umum di daerah. Angkutan pedesaan kini hanya tinggal nama tanpa ada pembaharuan armada yang nyata. Sangat disayangkan, Dana Desa yang melimpah belum diarahkan untuk memperkuat transportasi umum lokal. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki pilihan selain menempuh risiko tinggi mudik dengan sepeda motor demi sampai ke kampung halaman yang sudah tidak lagi terlayani angkutan umum.
Oleh karena itu, penyelenggaraan Program Mudik Gratis dari Bali menuju Jawa Timur pada tahun 2027 menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Dengan menyediakan alternatif transportasi umum yang lebih aman, kita dapat secara signifikan mengurangi ketergantungan pemudik pada sepeda motor, sekaligus memberikan perlindungan nyata bagi para pekerja di Bali yang hendak pulang ke kampung halaman.
*Djoko Setijowarno* , Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI )
