JAKARTA, NEWSLAN.ID — "Rusaknya rakyat karena rusaknya penguasa, dan rusaknya penguasa karena rusaknya ulama. Sedangkan rusaknya ulama disebabkan oleh kecintaan terhadap harta dan tahta."
Ungkapan klasik yang sarat makna ini kembali menemukan relevansinya dalam dinamika sosial-politik bangsa hari ini. Kutipan yang berakar dari pemikiran ulama ternama Al-Ghazali tersebut menjadi cermin retak bagi kondisi kepemimpinan modern. Ketika moralitas, kekuasaan, dan ambisi pribadi saling bertabrakan, publik yang pada akhirnya menanggung beban terberat.
Sebuah negara tidak runtuh seketika karena bencana alam atau invasi asing, melainkan dari pengeroposan dari dalam. Ketika rakyat kehilangan keteladanan, krisis kepercayaan mewabah. Namun, menimpakan seluruh kesalahan kepada masyarakat awam adalah tindakan yang tidak adil. Rakyat sering kali sekadar merefleksikan nilai-nilai yang ditunjukkan oleh para pemimpin mereka.
Di ranah eksekutif dan legislatif, penataan kebijakan kerap kali tergelincir ketika nilai-nilai etika diabaikan. Ketika hukum dan kekuasaan dipraktikkan tanpa pijakan moral yang kuat, kebijakan yang lahir berpotensi menjauhi keadilan sosial. Di situlah peran moral dan spiritual menjadi sangat krusial sebagai benteng pertahanan terakhir.
Namun, apa yang terjadi jika para penyeru kebaikan dan tokoh moral justru tersedot ke dalam pusaran pragmatisme?
Fenomena di mana figur-figur yang seharusnya menjadi pengingat nurani bangsa justru tergiur oleh gemerlap kekuasaan dan kemewahan materi adalah sinyal bahaya bagi peradaban. Ketika nasihat moral berganti menjadi pembenaran atas nama kepentingan material (hubbud dunya), kompas etika publik kehilangan arah. Dampaknya nyata: legitimasi nilai-nilai kebaikan tergerus, dan masyarakat kehilangan figur teladan.
Redaksi NEWSLAN.ID menilai bahwa fenomena ini harus menjadi otokritik bersama. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi merindukan keteladanan yang konsisten.
Untuk memperbaiki kondisi ini, pembenahan harus dimulai dari hulu:
Penguatan Integritas Tokoh Moral: Para pemimpin spiritual dan tokoh masyarakat harus menjaga jarak aman dari politik praktis demi mempertahankan kredibilitas dan kebebasan dalam menyampaikan kebenaran.
Akuntabilitas Kekuasaan: Penguasa wajib membuka ruang kritik dan menjatuhkan pilihan pada kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan publik, bukan kepentingan segelintir elite.
Kesadaran Kritis Masyarakat: Rakyat perlu makin bijak dalam menilai keteladanan, tidak mudah terbuai oleh retorika tanpa tindakan nyata.
Sudah saatnya seluruh elemen bangsa, dari pemangku kekuasaan hingga tokoh masyarakat, mengembalikan fungsi dan tanggung jawab moralnya masing-masing. Tanpa keberanian untuk kembali pada kejujuran dan keteladanan, perbaikan sosial hanya akan menjadi angan-angan di atas kertas.
