JAMBI, Newslan.id – Satu minggu sudah berlalu sejak Gubernur Jambi, Al Haris, mengeluarkan pernyataan keras yang mengancam akan menindak tegas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) nakal yang nekat menyuplai Bio Solar kepada para pelangsir. Namun, di lapangan, gertakan tersebut dinilai tak lebih dari sekadar "panggung seremonial" kerja tanpa taji.
Hingga hari ini, bukti nyata dari ancaman orang nomor satu di Provinsi Jambi tersebut sama sekali belum terlihat. Praktik curang penyedotan BBM bersubsidi oleh kelompok pelangsir masih berjalan mulus, sementara masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan harus gigit jari akibat parahnya kemacetan dan kelangkaan.
Keluhan tajam datang dari Juki, salah seorang warga Jambi yang kerap menghabiskan waktu berjam-jam di jalur antrean solar tanpa hasil. Ia mengaku geram karena kuota Solar subsidi yang seharusnya menjadi hak kendaraan logistik dan warga tak mampu, justru amblas disedot oleh sekelompok pelangsir yang terorganisir.
"Ancaman Gubernur itu cuma kelihatan seremonial kerja saja, mas. Di lapangan nihil. Kami yang mengantre jujur ini sering tidak kebagian solar karena jalurnya sudah dikuasai pelangsir. Mereka menyedot dalam jumlah besar, lalu kami yang sopir-sopir kecil ini ditinggal dengan papan pengumuman 'Solar Habis'," cetus Juki dengan nada kecewa kepada Tim Investigasi Newslan.id.
Pantauan tim investigasi Newslan.id di lapangan menunjukkan pemandangan yang semakin memprihatinkan. Di Provinsi Jambi, pemandangan antrean truk dan kendaraan yang mengular panjang di setiap SPBU yang menyediakan Bio Solar kini sudah melintasi batas kewajaran.
Ekor antrean panjang yang didominasi kendaraan besar ini terpaksa memakan badan jalan utama. Akibatnya, arus lalu lintas di sekitar lokasi SPBU kerap mengalami kemacetan parah yang mengganggu mobilitas harian masyarakat luas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lain.
Kondisi darurat solar ini tidak hanya terjadi di satu atau dua titik, melainkan merata di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jambi:
* Wilayah Kota & Penyangga: Kota Jambi dan Muaro Jambi, di mana kemacetan paling parah terjadi di jalan-jalan protokol akibat barisan truk yang mengantre dari pagi hingga malam.
* Jalur Lintas Tengah & Timur: Batanghari, Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), dan Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar).
* Wilayah Barat & Ulu: Tebo, Bungo, Merangin, Sarolangun, hingga ke ujung barat di Kerinci dan Sungai Penuh.
Masyarakat kini mulai mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi Jambi dan aparat penegak hukum dalam mengawasi distribusi Bio Solar. Jika pengawasan ketat benar-benar dilakukan pasca-pernyataan Gubernur seminggu lalu, seharusnya ruang gerak para pelangsir di SPBU sudah menyempit.
Nyatanya, bisnis lancung ini masih berjalan seperti biasa, seolah-olah kebal terhadap ancaman sanksi pencabutan izin atau denda. Kemacetan jalan raya yang ditimbulkan oleh antrean solar ini menjadi saksi bisu bahwa regulasi belum menyentuh akar masalah di lapangan.
Masyarakat Jambi, khususnya para pengguna Bio Solar dan pengguna jalan yang terdampak kemacetan, mendesak Gubernur Al Haris untuk tidak hanya melempar jargon di media massa. Perlu ada tindakan konkret berupa inspeksi mendadak (sidak) berkala, pemasangan CCTV yang terintegrasi, hingga sanksi tegas penutupan SPBU yang terbukti bekerja sama dengan mafia pelangsir.
Hingga berita ini diturunkan, antrean kendaraan di berbagai SPBU di Jambi masih memanjang dan memicu kemacetan, menjadi rapor merah yang nyata bagi penegakan aturan BBM bersubsidi di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. (Tim Investigasi/Red)
