NEWSLAN.ID – JAMBI | Suara raungan mesin truk-truk monster pembawa "emas hitam" terus bergemuruh saban malam di sepanjang jalanan utama Jambi. Di balik pekatnya debu dan rusaknya infrastruktur, tersimpan kemarahan masyarakat yang kian meluap. Perusahaan batubara—baik yang mengeruk bumi secara legal maupun yang bergerilya secara ilegal—dinilai sukses menjadi "benalu" yang menghisap hak-hak rakyat kecil, khususnya kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Solar.
Pemandangan antrean panjang truk batubara di Saban SPBU bukan lagi rahasia umum. BBM subsidi yang sejatinya diperuntukkan bagi nelayan, petani, dan angkutan umum, justru "dilahap" habis oleh armada angkutan batubara demi menekan biaya operasional pengusaha kaya. Sementara rakyat biasa harus gigit jari, mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan beberapa liter solar.
Tak berhenti di situ, jalanan kabupaten, provinsi, hingga jalan nasional yang dibangun menggunakan uang pajak rakyat kini luluh lantak. Lubang-lubang menganga bak kubangan membahayakan setiap nyawa pengendara yang melintas. Jalur arteri yang seharusnya menjadi urat nadi perekonomian warga, mendadak berubah menjadi arena "pembantaian" kenyamanan dan keselamatan lalu lintas.
Gubernur Al Haris dan Cap 'Gubernur Batubara'
Di tengah carut-marut ini, sikap Pemerintah Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Al Haris terus menuai kritik tajam. Kebijakan yang dikeluarkan dinilai kerap tumpul dan terkesan tebang pilih. Ketegasan pemprov dipertanyakan saat berhadapan dengan ratusan pengusaha tambang yang terus mengeruk untung di tanah Sepucuk Jambi Lurah Sembilan.
Alih-alih berpihak pada masyarakat terdampak yang saban hari menghirup debu dan mempertaruhkan nyawa di jalanan rusak, Pemprov Jambi dinilai lebih condong "melindungi" keberlangsungan bisnis batubara. Kondisi ini memicu amarah publik hingga tak sedikit warga yang secara sinis menobatkan Al Haris sebagai "Gubernur Batubara Jambi"—sebuah julukan getir yang mencerminkan kekecewaan mendalam atas prioritas pembangunan yang dinilai timpang.
"Jalan rusak kita yang menanggung, BBM subsidi kita yang kehabisan, debu kita yang menghirup. Lantas, untung batubara itu untuk siapa kalau bukan untuk segelintir pengusaha dan pejabat?" celetuk salah seorang warga dengan nada geram saat ditemui di jalur lintas Tembesi.
Hingga kini, janji penataan jalur khusus batubara dan pengetatan pengawasan BBM subsidi masih terasa bagai angin lalu bagi warga Jambi. Jika ketegasan tak kunjung diperlihatkan, bukan tidak mungkin ketegangan sosial di lapangan akan meledak menjadi gelombang protes yang jauh lebih besar.
(Tim Redaksi Newslan.id – Jambi)
