Jambi NEWSLAN.ID ā Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI), Kurniadi Hidayat, menegaskan bahwa anggaran negara untuk sektor kesehatan dan pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah. Menurutnya, kedua sektor tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh dikurangi atau dikorbankan demi mendukung program-program strategis lainnya, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian LPKNI terhadap keberlangsungan pelayanan publik yang menyangkut hak-hak dasar masyarakat Indonesia. Kurniadi menilai pemerintah memang memiliki berbagai program unggulan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun seluruh kebijakan harus tetap mengedepankan keseimbangan dan keberlanjutan anggaran.
"Program MBG maupun Koperasi Merah Putih memiliki tujuan yang baik dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Namun, apabila harus menentukan skala prioritas, maka kesehatan dan pendidikan adalah kebutuhan yang paling mendasar dan paling mendesak. Jangan sampai pelayanan kesehatan maupun kualitas pendidikan dikorbankan," tegas Kurniadi.
Ia menjelaskan bahwa sektor kesehatan menyangkut keselamatan dan kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan layanan rumah sakit, puskesmas, tenaga medis, obat-obatan, fasilitas kesehatan, hingga program pencegahan penyakit membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Di sisi lain, pendidikan merupakan investasi jangka panjang bangsa. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia Indonesia sangat ditentukan oleh keberhasilan pemerintah dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
"Bangsa yang maju lahir dari masyarakat yang sehat dan berpendidikan. Karena itu, anggaran kesehatan dan pendidikan harus dipandang sebagai investasi negara, bukan sekadar pengeluaran rutin," ujarnya.
Ketua Umum LPKNI juga menekankan bahwa pembangunan ekonomi melalui program MBG maupun Koperasi Merah Putih akan lebih efektif apabila didukung oleh masyarakat yang memiliki kondisi kesehatan yang baik serta tingkat pendidikan yang memadai. Dengan demikian, seluruh program pemerintah dapat berjalan secara sinergis tanpa saling mengurangi prioritas satu sama lain.
Kurniadi berharap pemerintah mampu menyusun kebijakan fiskal secara bijaksana sehingga seluruh program nasional tetap dapat berjalan dengan baik tanpa mengurangi alokasi anggaran pada sektor-sektor vital yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat luas.
Selain itu, ia mendorong adanya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran negara agar seluruh dana yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.
"LPKNI akan terus mengawal setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sebagai bentuk komitmen dalam melindungi hak-hak konsumen dan memastikan pembangunan nasional berjalan secara adil, seimbang, serta berpihak kepada kebutuhan dasar rakyat," tutup Kurniadi Hidayat.
Menurut LPKNI, pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari kemampuan negara dalam menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan yang layak dan pendidikan yang berkualitas. Dengan menjaga kedua sektor tersebut tetap menjadi prioritas, diharapkan Indonesia mampu membangun generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan.(Redaksi)
