Newslan-id Jakarta. Desa yang memiliki angkutan perdesaan, sebagian besar (59,56 persen) terletak di daerah tertinggal. Kurang dari 5 persen angkutan perdesaan aktif. Tanpa transportasi pedesaan yang memadai, melimpahnya hasil panen justru akan menjadi musibah .
Pada tahun 2025, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mencatat lebih dari 10.000 desa, terutama di Kawasan Indonesia Timur, masih tertinggal dan sangat tertinggal. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan akses, kurang dari 5 persen angkutan perdesaan yang aktif melayani masyarakat.
Kondisi angkutan perdesaan saat ini memprihatinkan karena sulit sekali ditemukan armada baru. Kebanyakan kendaraan yang melayani masyarakat telah berusia di atas 10 tahun. Selain itu, sering ditemukan armada angkutan barang (pick-up bak terbuka) yang dimodifikasi dan dipaksakan untuk digunakan sebagai pengangkut orang.
Transportasi perdesaan punya peran dalam mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yaitu pertama, menjamin distribusi program pemerintah ke wilayah desa dan 3TP. Transportasi perdesaan memastikan PHTC (gizi, kesehatan, pendidikan, bansos) menjangkau wilayah sulit akses secara tepat waktu dan berkelanjutan.
Kedua, menurunkan biaya logistik last mile dan menjaga keterjangkauan layanan. Konektivitas desa menekan biaya distribusi sehingga manfaat PHTC tidak tergerus ongkos transportasi. Ketiga, mendukung akses masyarakat desa terhadap layanan publik utama. Transportasi perdesaan memungkinkan mobilitas masyarakat ke sekolah, fasilitas kesehatan, dan pusat layanan kabupaten. Keempat, memperlancar arus input dan output ekonomi desa. Transportasi perdesaan menghubungkan desa dengan pasar, mendukung produktivitas pertanian dan usaha rakyat yang menjadi sasaran PHTC.
Data dari Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Desember 2025) menunjukkan bahwa total pendanaan pemerintah selama 11 tahun (2015–2025) telah mencapai Rp 681,75 triliun. Program ini dimulai pada tahun 2015 dengan alokasi Rp 20,67 triliun untuk 74.953 desa, dengan rata-rata sekitar Rp 280,3 juta per desa. Anggaran terus meningkat signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Sebagai contoh, pada tahun 2017, dana mencapai Rp 60 triliun (sekitar Rp 800,4 juta per desa), dan mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar Rp 72 triliun (Rp 960,6 juta per desa). Anggaran tetap stabil tinggi di akhir periode, dengan alokasi sekitar Rp 71 triliun pada tahun 2024 dan 2025, yang mencakup lebih dari 75.000 desa di seluruh Indonesia.
Komitmen pemerintah terhadap pembangunan desa sangatlah besar. Total pendanaan Pemerintah yang dikucurkan selama 11 tahun, dari tahun 2015 hingga 2025, telah mencapai angka fantastis, yaitu sebesar Rp 681,75 triliun. Peningkatan alokasi dana per desa menunjukkan fokus yang berkelanjutan dalam memperkuat otonomi dan pembangunan di tingkat desa
Dari tahun 2015 hingga 2025, rata-rata dana yang diterima desa melonjak drastis, dari hanya Rp 280,3 juta menjadi sekitar Rp 943,22 juta per desa. Peningkatan ini mencerminkan upaya konsisten Pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui transfer fiskal yang signifikan.
Meningkatkan transportasi desa adalah kunci untuk membuka peluang ekonomi yang lebih baik dan pembangunan yang menyeluruh di perdesaan. Jaringan transportasi yang baik memungkinkan penduduk desa untuk mengangkut hasil pertanian, kerajinan tangan, dan barang-barang lainnya ke pasar dengan lebih efisien dan hemat biaya.
Jalan dan pilihan transportasi yang lebih baik memudahkan penduduk desa untuk bepergian ke tempat kerja di kota-kota terdekat atau kawasan industri. Hal ini memperluas kesempatan kerja mereka di luar desa itu sendiri, mendiversifikasi sumber pendapatan dan berpotensi menghasilkan upah yang lebih tinggi.
Konektivitas yang lebih baik dapat menarik bisnis dan investasi baru ke desa. Akses yang lebih mudah bagi pemasok dan pelanggan dapat menjadikan desa lokasi yang lebih layak bagi usaha kecil, menciptakan lapangan kerja lokal, dan meningkatkan perekonomian lokal.
Meskipun tidak secara langsung berdampak ekonomi, transportasi yang lebih baik memfasilitasi akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan esensial lainnya, yang mengarah pada populasi yang lebih sehat dan lebih terampil, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan produktivitas jangka panjang.
