Penulis: Nurul Azizah
Newslan-id. Dilema bagi santri saat ini, kiai panutan para santri yang menahkodai kapal besar yang bernama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sudah oleng dan berjalan di luar jalur yang sebenarnya. Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya ketika dilantik menjadi ketua umum PBNU memiliki visi menjadikan NU koheren, mandiri, dan berdaya guna melalui agenda besar pembenahan organisasi. Sedangkan misinya fokus pada membumikan kemanusiaan universal, memperkuat harmoni sosial, serta dialog antar umat beragama untuk mencegah konflik. Apakah Gus Yahya ingat dengan visi dan misinya?
Sebagai Nahdliyyin kita wajib menilai dan mengingatkan kepada pengurus PBNU terutama ketua umumnya Gus Yahya, apakah dengan berpihak kepada Presiden Prabowo Subianto, PBNU sudah melaksanakan visi dan misinya dengan baik? Presiden Prabowo Subianto saat ini masih bergabung dengan Board of Peace (BoP). Sedangkan BoP sendiri merupakan lembaga inisiatif internasional yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mendukung rekontruksi Gaza pasca perang dan mendorong perdamaian atau kemerdekaan negara Palestina. Ya awalnya ini bentuk politik geopolitik Indonesia sebagai strategi diplomatik aktif dalam mendamaikan dua negara (Palestina dan Israel) dan berkomitmen mundur jika nanti BoP tidak sejalan dengan kepentingan Palestina. Ini sebagai bentuk dari politik bebas dan aktif, maka Prabowo "ikut" satu meja dan terlibat langsung dalam mendesain perdamaian di Gaza daripada hanya sebagai penonton dari luar.
Baru satu bulan Prabowo bergabung dengan BoP, 22 Januari 2026, malah tanggal 28 Februari 2026 Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran dan menewaskan pimpinan tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei.
Atas serangan gabungan AS Israel ke Iran banyak pihak yang memberikan masukan agar Indonesia keluar dari keanggotaan BoP. Karena AS dan Israel sudah menyalahi peraturan dari BoP. Katanya cinta perdamaian, kok malah memantik adanya perang.
Dr. Ridho Rahmadi, M.Sc Ketua Umum Partai Ummat menyarankan Indonesia harus keluar dari BoP sebelum terlambat, karena di sana ada Donald Trump dan Netanyahu yang mustahil akan mengadakan perdamaian di Palestina atau di dunia. Himbauan serupa juga datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Ajakan keluar dari BoP tidak terjadi di tubuh PBNU. Gus Yahya sebagai Ketum PBNU malah mendorong RI manfaatkan Board of Peace untuk redam konflik gabungan AS dan Israel menyerang Iran. Jadi Indonesia tidak perlu keluar dari BoP, itulah pandangan Gus Yahya.
Penulis malah bertanya-tanya atas dasar apa Gus Yahya begitu yakin bahwa Indonesia di bawah kendali Presiden Prabowo akan mampu mengintervensi sekelas Donald Trump dan Netanyahu?
Penulis melihat hal ini tidak mungkin terjadi. Ada jurang pemisah yang menganga (lebar sekali) antara "mimpi perdamaian" Gus Yahya dengan "diplomasi penakut" yang dipertontonkan oleh pihak Istana.
Apakah Gus Yahya tidak melihat fakta di lapangan, begitu mudahnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani perjanjian kerjasama dengan BoP, kemudian menandatangani juga perjanjian dagang dengan Amerika Serikat, yang isinya jelas-jelas banyak merugikan kepentingan rakyat Indonesia.
