Newslan-id Jakarta Kita perlu menagih komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait transportasi publik. Sebagaimana janji mereka di masa kampanye Pilpres ke delapan, yakni 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kita harus berani seperti di negara lain, angkutan di kota-kota besar kalo perlu subsidi 100 persen (Prabowo Subianto, 2024). Angkutan umum perkotaan akan diberikan subsidi (Gibran Rakabuming Raka, 2024).
Di ambang Mudik Lebaran 2026, lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan global menjadi alarm bagi ketahanan energi nasional. Krisis ini mencerminkan rapuhnya sistem transportasi Indonesia yang terlalu bergantung pada BBM fosil dan terus mengabaikan urgensi pengembangan angkutan umum.
Ketegangan geopolitik antara Israel-AS dan Iran mengancam stabilitas ekonomi dalam negeri menjelang Mudik Lebaran 2026. Dampak utamanya terasa pada kenaikan harga minyak dunia yang berisiko meningkatkan harga BBM. Hal ini tentu akan membebani biaya transportasi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik.
Tahun ini, hiruk-pikuk kendaraan di jalur mudik diperkirakan sedikit mereda. Walau tetap ada lonjakan volume kendaraan, melemahnya daya beli masyarakat akibat ekonomi yang sedang lesu membuat jumlah pemudik pada Idulfitri kali ini kemungkinan besar tidak akan seramai tahun-tahun lalu.
Indonesia saat ini masih mengimpor energi. Konsumsi minyak nasional mencapai sekitar 1,7 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya 860 barel per hari (Kompas, 3/3/2026).
Peningkatan jumlah kendaraan, baik mobil pribadi, sepeda motor, maupun angkutan umum, secara otomatis akan menyedot bahan bakar minyak (BBM) lebih banyak ketimbang hari biasa. Sangat mungkin bahwa perang yang berimbas pada ketersediaan bahan bakar akan membayangi aktivitas mudik.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi pergerakan masyarakat selama angkutan Lebaran 2026 mencapai 143,91 juta orang (50,6 persen penduduk). Pergerakan terbesar pemudik berasal dari Jawa Barat dengan 30,97 juta orang, Jakarta 19,93 juta orang, dan Jawa Timur 17,12 juta orang. Sementara dari sisi tujuan, terbanyak mengarah ke Jawa Tengah 38,71 juta orang, Jatim 27,29 juta orang, dan Jabar 25,09 juta orang.
Guna mengantisipasi arus mudik, Kemenhub telah menyiagakan sarana dan prasarana transportasi pendukung, antara lain 31.000 bus dengan kapasitas 1,25 juta penumpang, transportasi laut sebanyak 829 unit kapal berkapasitas 3,26 juta orang, penyeberangan sebanyak 255 kapal berkapasitas 6,15 juta orang, dan 770.000 kendaraan. Selain itu, 392 unit pesawat terbang dan 3.821 unit sarana kereta api.
Program mudik gratis perlu diperbanyak, khususnya untuk bus. Adapun sepeda motor gratis (motis) sedapat mungkin dikurangi atau ditiadakan karena moda transportasi ini sifatnya tidak terlalu signifikan mengurangi jumlah pemudik yang kurang dari 1 persen.
Menurut data Kementerian ESDM tahun 2025, sektor transportasi menjadi konsumen BBM terbesar di Indonesia dengan porsi 52% atau setara 276,6 juta barel. Posisi ini diikuti oleh sektor industri yang menyerap 180,9 juta barel (34 persen), sektor ketenagalistrikan sebesar 42,5 juta barel (8 persen), serta sektor penerbangan (aviasi) sebanyak 31,9 juta barel (6 persen) dari total konsumsi nasional.
Berdasarkan data Kemen. ESDM tahun 2012, sebanyak 93 persen BBM habis untuk kendaraan pribadi dengan komposisi 40 persen sepeda motor dan 53 persen mobil. Sementara untuk truk 4 persen dan angkutan umum 3 persen.
Pemborosan bahan bakar luar biasa. Ketika ada program angkutan umum, tampaknya pemimpin kita mengesampingkan. Kalau sudah seperti ini, alternatifnya seperti apa jika tidak ada angkutan umum, sementara BBM kita suatu saat terbatas.
Kenaikan harga minyak global berpotensi menjadi uji ketahanan bagi sistem transportasi Indonesia yang sejauh ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan ketergantungan tinggi pada BBM fosil.
Pengembangan transportasi umum di daerah perlu segera direalisasikan secara terukur demi menekan pemborosan BBM. Sudah saatnya transportasi publik ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional agar penggunaan energi menjadi lebih efisien. Pemerintah diharapkan tidak ragu untuk menyusun perencanaan komprehensif yang melibatkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga.
