Newslan-id Jakarta. Keberhasilan Mudik Lebaran 2026 tidak hanya diukur dari kelancaran lalu lintas, melainkan sejauh mana negara mampu melindungi setiap warganya tanpa mengorbankan roda ekonomi nasional.
Berbeda dengan kondisi Nataru 2025/2026 yang mungkin terasa “melambat” di beberapa titik, mobilitas Mudik Lebaran 2026 diprediksi akan tetap menjadi puncak pergerakan manusia terbesar di Indonesia.
Kelancaran di saat Nataru 2025/2026 belum tentu akan berlanjut di kegiatan mudik lebaran 2026. Mengingat perilaku perjalanan keduanya berbeda. Musim Nataru kebanyakan berwisata dan pengguna sepeda motor antar kota jarak jauh cenderung saat rendah. Beda halnya dengan Mudik Lebaran 2026, pemudik lebih dominan ingin pulang kampung halaman bertemu keluarga dan perjalanan sepeda motor jarak jauh sangat banyak. Orang yang bermobilitas juga akan lebih banyak saat Musim Mudik lebaran ketimbang Nataru.
Nataru bersifat opsional dan lebih ke arah wisata, sedangkan Mudik Lebaran adalah kewajiban kultural dan religius yang sifatnya non-negosiasi bagi mayoritas penduduk. Jika pada Nataru masyarakat cenderung menahan diri karena faktor cuaca ekstrem di akhir tahun atau persiapan biaya sekolah semester genap, pada Lebaran 2026 pergerakan akan didorong oleh pencairan THR dan tradisi tahunan yang lebih kuat.
Prediksi mobilitas Mudik Lebaran 2026 di tengah kondisi ekonomi saat ini menunjukkan fenomena Mudik Tetap Jalan, Dompet Tetap Perhitungan. Meskipun daya beli masyarakat sedang menghadapi tekanan (akibat inflasi atau penyesuaian subsidi), mudik sebagai kebutuhan kultural tidak akan turun drastis, namun pola belanjanya akan berubah.
Penguatan angkutan umum di daerah
Transformasi mudik bukan sekadar urusan kelancaran jalan, melainkan momentum transisi menuju transportasi umum hijau. Pemerintah harus mulai membangun ekosistem bus listrik buatan dalam negeri yang menjangkau hingga pelosok desa, bukan hanya mewah di Jabodetabek. Langkah ini tidak hanya akan menurunkan emisi, tetapi juga menciptakan green jobs melalui hilirisasi industri baterai dan komponen di daerah.
Fenomena travel gelap adalah bukti kegagalan negara dalam menyediakan transportasi umum lokal. Belajar dari Jakarta yang butuh 20 tahun untuk mencapai cakupan layanan 89,5 persen, pembenahan angkutan umum di daerah harus dimulai sekarang tanpa perlu menunggu Indonesia Emas 2045.
Mudik gratis satu platform tunggal
Beberapa tahun terakhir, program mudik gratis telah berekspansi ke berbagai wilayah, tidak lagi berpusat di Jakarta semata. Sejumlah provinsi mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan telah turut menyelenggarakan program ini bagi warganya. Juga diikuti sejumlah BUMN dan perusahaan swasta.
PT Sido Muncul tercatat sebagai salah satu pelopor mudik gratis secara korporasi (CSR) yang dimulai tahun 1991. Awalnya dikhususkan untuk para pedagang jamu keliling di Jakarta agar mereka bisa pulang ke daerah seperti Sukoharjo dan Wonogiri dengan bus yang lebih aman.
Fenomena kursi kosong pada mudik gratis akibat pendaftaran ganda perlu segera diatasi melalui integrasi sistem. Integrasi seluruh penyelenggara ke dalam satu platform tunggal milik Kemenhub akan mencegah pendaftar fiktif dan mempermudah masyarakat. Selain itu, aturan pembatalan wajib ditegakkan; pendaftar yang tidak memberi kabar saat batal berangkat harus dikenakan sanksi blacklist untuk tahun berikutnya agar kuota kursi lebih tepat sasaran.
Program ini mengandalkan bus reguler AKAP yang biasa melayani rute jarak jauh. Saat tarif tiket melonjak, bus gratis menjadi pilihan utama pemudik, sehingga penggunaan bus reguler tetap memberikan peluang pendapatan bagi operator. Jika armada reguler belum mencukupi, bus wisata dikerahkan sebagai pendukung. Skema ini membalik kebiasaan lama yang sebelumnya lebih mengutamakan bus wisata dan hanya menggunakan bus reguler sebagai cadangan.
Pemberangkatan diupayakan tetap melalui terminal penumpang mengikuti pola Ditjenhubdat. Selain untuk membiasakan masyarakat menggunakan terminal. Skema ini jauh lebih efisien karena panitia tidak perlu menyediakan tenda, toilet portabel, maupun ruang istirahat pengemudi secara mandiri. Khusus untuk bus wisata, seluruh armada wajib lolos ramp check sebelum diizinkan beroperasi dalam program mudik gratis.
Program mudik gratis tidak boleh lagi tersentralisasi di Jabodetabek saja. Ke depan, APBN harus didistribusikan secara merata ke daerah melalui Balai Pengelola Transportasi Daerah (BPTD) di tiap provinsi. Dengan memperkuat mudik gratis lokal hasil kolaborasi BPTD dan Pemda, manfaat transportasi aman dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya mereka yang berasal dari ibu kota.
Sejak dimulai pada 2024, program mudik gratis dengan kapal laut menjadi tumpuan bagi masyarakat antarpulau dengan kemampuan fiskal terbatas. Meski pesawat lebih cepat, tarifnya yang tak terjangkau bagi kelas menengah-bawah membuat moda laut menjadi solusi krusial. Sebagai negara kepulauan, program ini wajib dipertahankan bahkan diperluas cakupannya.
